Fraksi PKS Desak Akselerasi Raperda RPIK 2025–2044 Demi Kemandirian Ekonomi Kutim

SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan akselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kutai Timur Tahun 2025–2044. Langkah legislasi jangka panjang ini dinilai krusial sebagai pedoman formal untuk menata masa depan ekonomi daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada sektor…

Selanjutnya

DPRD Kutim Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Pembahasan

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan komisi. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (1/7/2026)….

Selanjutnya
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights