SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali mengukir prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat predikat tertinggi tersebut diterima langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, didampingi Ketua DPRD Kutim, Jimmi, S.T., M.T., dengan disaksikan Sekretaris Kabupaten, Rizali Hadi, Kepala BPKAD, Ade Achmad Yulkafilah, serta perwakilan Inspektorat Kutai Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Kota Samarinda, Senin (25/5/2026).
Pada prosesi krusial tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, S.T., M.T., secara resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP di Ruang Mahkota 1, Auditorium Nusantara, Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda. Penandatanganan ini merupakan bukti nyata dari fungsi pengawasan melekat yang dijalankan oleh lembaga legislatif Kutim dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran daerah.
Usai penyerahan, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa syukurnya dan menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama dalam menjaga tata kelola anggaran agar tetap tertib, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, sebelum meninggalkan Kantor BPK menyampaikan kepada awak media bahwa dokumen LHP WTP ini akan menjadi acuan penting bagi jajaran legislatif maupun eksekutif. Pihaknya berkomitmen untuk segera membedah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan dari BPK demi memastikan program kerja pemerintah berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. DPRD Kutim akan terus bersinergi dan mengawal agar tata kelola keuangan daerah kita semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Jimmi usai menunjukkan dokumen yang telah ditandatanganinya.
Jimmi juga membeberkan adanya tren positif dalam hasil pemeriksaan tahun ini, di mana terjadi penurunan jumlah temuan yang signifikan dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu itu ada lebih dari 100 rekomendasi, sedangkan tahun ini berkurang menjadi 65 rekomendasi. Kita mengapresiasi penurunan ini dan berharap tahun depan jumlah catatannya bisa semakin berkurang lagi,” tutur Jimmi dengan nada optimis.
Dalam agenda ini, Ketua DPRD Kutim juga didampingi oleh Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, S.E., M.M., serta JFT Analis Kebijakan Ahli Muda, Encek Achmad Hendardi, S.H. Melalui momentum prestasi ini, Jimmi berharap sinergitas dalam pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, bebas dari penyimpangan, dan tepat sasaran menuju Kutim yang lebih maju. (*)
