Komisi B DPRD Kutim Desak Kementerian Transmigrasi Tindak Tegas Sawit PT THL di Luar Izin

Pewarta : Sarah
Editor : Adi Sagaria

JAKARTA – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendesak Kementerian Transmigrasi mengambil langkah tegas terkait dugaan penguasaan lahan oleh PT Tridaya Hutan Lestari (PT THL) di Kecamatan Kaubun. Desakan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi yang dipimpin Ketua Komisi B Muhammad Ali bersama anggota Faizal Rachman, H. Ridwan, H. Hasbollah dan Baya Sargius di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan yang diterima Sekretaris Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Wibowo Puji Raharjo serta perwakilan P2KT Dodi ini berawal dari sengketa lahan antara Kelompok Tani Kakao Sejahtera dan PT THL di Desa Pengadan Baru. Penelusuran komisi kemudian meluas pada evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Hak Pengelolaan (HPL) perusahaan.

Dalam paparannya, Ketua Komisi B DPRD Kutim Muhammad Ali mengungkapkan bahwa verifikasi lapangan dan foto udara Dinas Pertanahan menemukan sekitar 22 hektare kebun sawit PT THL berada di luar batas Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan merambah kawasan HPL Transmigrasi tanpa dokumen izin yang berlaku.

“Kami mendapati sekitar 22 hektare tanaman sawit PT THL berada di luar batas IUP dan masuk ke wilayah HPL Transmigrasi tanpa perpanjangan IPT maupun Perjanjian Pemanfaatan HPL yang sah,” tegas Muhammad Ali di hadapan jajaran kementerian.

Ia menambahkan, masa berlaku IPT Tahun 2019 berdasarkan Kepmen Desa PDTT Nomor 12 Tahun 2019—yang memuat kewajiban pemberdayaan 125 kepala keluarga (KK) dan pembangunan plasma 300 hektare—sebenarnya telah berakhir sejak 24 Januari 2024. Selain persoalan tapal batas izin, rombongan dewan turut menyoroti ketimpangan realisasi kebun plasma yang baru mencapai 110 hektare untuk 55 KK, tuntutan warga Desa Bukit Permata, Mata Air, dan Sekayo, kejelasan sertifikat transmigran, tanah restan, penerbitan SKPT, hingga rencana laporan warga SP 6 dan SP 7 ke Polres Kutim.

Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Ditjen PPKTrans Wibowo Puji Raharjo menyatakan pihaknya menghormati temuan dewan dan berkomitmen menindaklanjutinya secara objektif. Ia mengakui transisi kelembagaan kementerian sempat memicu kendala kearsipan, namun menegaskan negara memiliki kewenangan penuh untuk menertibkan pelanggaran.

“Kami akan menindaklanjuti berdasarkan data yang valid tanpa mendahului dugaan pelanggaran. Secara administratif, kementerian memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti mengganggu aset HPL,” ujar Wibowo.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan P2KT Dodi menjelaskan bahwa HPL pengadaan berdasarkan SK Nomor 29 Tahun 1998 di lokasi SP 6 dan SP 7 telah bersertifikat, namun pembaruan datanya terakhir tercatat pada 2023 sehingga perlu dicocokkan kembali dengan dokumen milik pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Transmigrasi melalui Ditjen PEPMT dan Ditjen PPKTrans menyepakati pemeriksaan ulang arsip IPT Tahun 2012 dan 2019, status perpanjangan izin pasca-24 Januari 2024, serta evaluasi kepatuhan plasma dan pengukuran kadastral. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Kutim untuk menjadi dasar Laporan Akhir Hasil Kerja Komisi B kepada pimpinan dewan, sembari menunggu hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT THL.(*)

#DPRDKutaiTimur #KomisiBDPRDKutim #KutaiTimur #KementerianTransmigrasi #Kaubun #SengketaLahan #SawitKutim #Transmigrasi #Kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights