Tanam Sawit 22 Hektare di Luar IUP, PT THL Terancam Denda Rp10 Miliar Usai Komisi B DPRD Kutim Finalisasi Laporan

Pewata: Wahyu / Editor : Adi Sagaria

SANGATTA – Langkah hukum dan evaluasi perizinan mulai membayangi aktivitas perkebunan PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Komisi B DPRD Kutim resmi menggelar rapat finalisasi Laporan Hasil Kerja (LHK) terkait verifikasi lapangan perusahaan tersebut di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (17/11/2026) siang. Dipimpin langsung oleh Faizal Rachman yang didampingi Hasbollah dan H Ridwan, pertemuan ini menjadi tahap krusial untuk mematangkan bukti lapangan sekaligus merumuskan rekomendasi tegas atas dugaan penanaman kelapa sawit di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Dalam pemaparannya saat membuka jalannya rapat, Faizal Rachman mengungkap fakta mencolok dari hasil klarifikasi dan temuan awal di lapangan. PT THL terindikasi menggarap serta menanam kelapa sawit seluas sekitar 22 hektare di luar batas izin resminya. Lebih jauh, lahan yang dimanfaatkan perusahaan untuk aktivitas perkebunan tersebut tercatat berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Guna memastikan akurasi data sebelum rekomendasi diterbitkan, rapat finalisasi ini menyatukan keterangan lintas instansi teknis dan aparat penegak hukum. Sejumlah pihak yang terlibat meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dinas Perkebunan (Disbun), hingga unsur kepolisian dari Polsek setempat.

Tidak sekadar verifikasi administratif, forum ini juga membedah konsekuensi hukum serius di balik pelanggaran batas izin tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, korporasi yang terbukti beroperasi di luar wilayah IUP berhadapan dengan ancaman sanksi pidana serta denda maksimal mencapai Rp10 miliar.

Melalui LHK yang kini telah difinalisasi, Komisi B DPRD Kutim memastikan akan melahirkan rekomendasi yang objektif, terukur, dan mengikat untuk segera ditindaklanjuti instansi berwenang. Dewan memberikan peringatan halus namun tegas agar setiap pelaku usaha mematuhi regulasi tata ruang dan perizinan demi menjaga iklim investasi Kutim tetap sehat tanpa memicu konflik agraria di tengah masyarakat.

#DPRDKutim #DPRDKutaiTimur #KomisiBDPRDKutim #FaizalRachman #Hasbollah #HRidwan #KutaiTimur #Kutim #Sangatta #Kaltim #PerkebunanSawit #IzinUsahaPerkebunan #PTTridayaHutanLestari #UUPerkebunan #TopLokal #BeritaKutim #InfoKutim #KabarKutim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights