SANGATTA — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, ST, MT, menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mematangkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pertemuan strategis ini digelar di Ruang Kerja Bupati Kutai Timur pada Kamis (12/11/2026) sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas wilayah. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kapolres AKBP Aryansyah, Danlanal Letkol (P) Yahya Yulianto, Kepala Pengadilan Negeri Christina Simanulang, perwakilan Kodim Kapten Eko, serta Kepala Dinas Kesbangpol Tejo Yuwono.
Usai mengikuti pertemuan, Jimmi menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan mencakup langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu di wilayah Kutai Timur. Selain koordinasi teknis lapangan, rapat turut mengevaluasi pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah bagi tiga instansi teknis, yakni BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran yang mekanismenya terus diselaraskan dengan kementerian terkait. Pada kesempatan itu, Jimmi juga mendorong pemberian apresiasi bagi para relawan karhutla atas dedikasi mereka membantu pemadaman di lapangan, sekaligus menyoroti pembenahan sistem drainase guna mengantisipasi risiko banjir saat memasuki musim penghujan.
Di sektor ekonomi daerah, Forkopimda menaruh perhatian serius pada penguatan ketahanan pangan melalui pemulihan lahan pertanian pascakekeringan dan kebakaran. Jimmi menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur optimistis kebangkitan sektor pertanian dapat terus dipacu lewat dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan tersebut meliputi penyaluran bantuan peralatan pompa air bagi petani serta pembangunan maupun perbaikan jaringan irigasi secara berkelanjutan.
Selain isu kebencanaan dan pangan, rapat lintas pimpinan daerah ini juga membedah persoalan mendesak terkait kelebihan kapasitas (overcapacity) ruang tahanan di Polres Kutai Timur. Jimmi mengungkapkan bahwa fasilitas ruang tahanan saat ini sudah tidak lagi memadai seiring lonjakan penanganan perkara yang menembus lebih dari 440 kasus. Dari total perkara tersebut, tindak pidana narkotika mendominasi dengan catatan lebih dari 200 kasus atau sekitar 50 persen, yang peredarannya dinilai telah merambah merata ke seluruh penjuru wilayah Kutai Timur.
Menyikapi tingginya angka peredaran gelap narkotika tersebut, Jimmi menekankan pentingnya sinergi menyeluruh antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga peran aktif lingkungan keluarga dalam mengawasi generasi muda. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban wilayah bukanlah tugas aparat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan penuh seluruh elemen masyarakat. Jimmi berharap seluruh poin kesepakatan dalam rapat Forkopimda ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh masing-masing instansi demi mengoptimalkan perlindungan masyarakat Kutai Timur.(*)
#DPRDKutim #KutaiTimur #Sangatta #ForkopimdaKutim #JimmiSTMT #KarhutlaKutim #PolresKutim #StopNarkoba #KetahananPangan #BeritaKaltim
