SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, S.T., M.T., menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Ruang VVIP Kantor DPRD Kutai Timur, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut membahas rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Provinsi Kaltim dan DPRD kabupaten/kota. Jimmi menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dua alat kelengkapan DPRD Kaltim menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi serta menyampaikan kondisi dan kebutuhan Kutai Timur.
“Ini merupakan respons yang sangat baik bagi kami karena didatangi langsung oleh dua alat kelengkapan DPRD Provinsi Kaltim, yaitu Badan Musyawarah dan Bappemperda,” ujar Jimmi. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Kutai Timur, antara lain kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta kondisi sektor pertanian. Menurutnya, berbagai tantangan tersebut perlu direspons melalui langkah konkret dan optimalisasi potensi daerah, termasuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan kawasan sekitar 500 hektare. “Kita terus menggerakkan potensi yang kita miliki sesuai dengan kemampuan daerah. Ketahanan pangan juga sudah kita selenggarakan dengan membangun kawasan seluas 500 hektare untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Wakil Ketua Bappemperda DPRD Kaltim, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.I.P., M.Si., mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota. Menurutnya, masukan dari daerah diperlukan agar agenda dan kebijakan di tingkat provinsi dapat selaras dengan kondisi serta kebutuhan daerah. “Agenda kami ini untuk menyamakan persepsi, terutama Banmus antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar dapat selaras dan dikolaborasikan bersama. Misalnya ketika kami akan membentuk Pansus, tentunya kami membutuhkan masukan dari DPRD kabupaten/kota,” ujarnya.
Agusriansyah menambahkan, pemetaan dan koordinasi menjadi penting mengingat luas dan beragamnya karakteristik wilayah Kalimantan Timur. Khusus Kutai Timur, pihaknya akan menyerahkan dokumen untuk memperoleh tanggapan secara tertulis yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan dan laporan kepada pimpinan DPRD Kaltim. “Kami memang perlu koordinasi dan pemetaan seperti ini. Nantinya akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD Kaltim. Untuk Kutai Timur yang wilayahnya sangat luas, kami juga akan menyerahkan dokumen untuk dapat dijawab secara tertulis. Setelah hasil tertulis selesai, akan kami rapatkan kembali,” jelasnya.
Jimmi menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Provinsi Kaltim atas perhatian dan koordinasi yang terus dibangun bersama DPRD Kutim. Ia menegaskan, potensi besar Kutai Timur pada sektor perkebunan dan pertambangan perlu dikelola secara optimal dan tetap diimbangi dengan penguatan kemandirian daerah, khususnya ketahanan pangan. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya kepada DPRD Kutim. Kutai Timur memiliki potensi yang sangat besar, seperti perkebunan dan pertambangan. Namun, tetap harus kita seimbangkan dengan kemandirian, khususnya dalam ketahanan pangan di daerah,” pungkas Jimmi.(indra)
