SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 bersama Menko Polkam RI secara virtual dari Ruang Zoom Diskominfo Kutim, Senin (7/9/2026).
Rakor nasional yang dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ini diikuti Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, unsur Forkopimda, BPBD, serta kementerian/lembaga terkait. Agenda utama berfokus pada penguatan pencegahan Karhutla, khususnya di wilayah konsesi HGU dan PBPH.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindak pidana murni. Pemerintah tak segan memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang wilayahnya mengalami kebakaran berulang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim Jimmi menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengatasi potensi Karhutla.
“DPRD Kutim mendukung penuh seluruh upaya penanganan Karhutla. Sosialisasi ke masyarakat sangat penting agar praktik membakar lahan bisa dicegah, dan pelanggaran dapat ditindak sesuai aturan,” tegas Jimmi.
Ia juga mengimbau warga dan pihak terkait untuk sigap melapor jika menemukan titik api di lapangan.
“Jika ada kebakaran, segera laporkan ke tingkat RT, desa, hingga kecamatan agar langsung ditindaklanjuti. Kecepatan penanganan dan sinergi bersama adalah kunci,” pungkasnya. (Indra)
