Pewarta: Ricki Andara/setwan | Editor: Adi Sagaria
SANGATTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna penting di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Sangatta, pada Kamis (2/7/2026). Agenda paripurna kali ini berfokus pada penyampaian tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 .
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, S.T., M.T., didampingi dua Wakil Ketua, Sayid Anjas, S.E., M.M., dan Hj. Prayunita Utami, S.Tr.Keb., M.Kes. Berdasarkan daftar hadir yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Anitha Fithriani, S.Kel., M.A.P., mewakili Sekwan Jainuddin, S.T., M.M., rapat paripurna tersebut dihadiri oleh sebanyak 21 anggota DPRD. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutim.
Dalam sidang tersebut, dokumen rilis resmi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang dibacakan oleh Kepala Bappeda, Januar Bayu Irawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan, kritik, dan saran konstruktif yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya. Pemerintah daerah menilai catatan dari legislatif sangat bernilai positif untuk membangun sinergi demi tercapainya sasaran pembangunan daerah
Dalam jawabannya, Pemkab Kutim memberikan respons taktis terhadap sejumlah poin krusial yang diangkat oleh masing-masing fraksi kedewanan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemerintah daerah menyambut baik gagasan penyusunan arah kebijakan ekonomi pasca-tambang (blueprint). Pemkab berkomitmen mendorong belanja modal ke sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Selain itu, koordinasi perencanaan antarperangkat daerah akan terus diperkuat agar penyerapan anggaran berjalan lebih merata sepanjang tahun (*)
