BP 40 – Di tengah suasana bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan momentum Rapat Paripurna DPRD untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kutai Timur Tahun 2025-2044.
Selain menyoroti aspek teknis dan strategis pembangunan industri, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Akhmad Sulaiman, juga menegaskan dukungan politik mereka terhadap kepemimpinan baru Kabupaten Kutai Timur. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Terlebih dahulu, izinkan kami dari Fraksi Demokrat mengucapkan Marhaban Ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah bagi masyarakat Kutai Timur yang menjalankannya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam menjalani ibadah di bulan suci ini,” ujar Akhmad Sulaiman, juru bicara Fraksi Demokrat.
Ucapan ini bukan sekadar pembuka formal, tetapi bagian dari strategi komunikasi politik Demokrat untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, terutama dalam momen religius yang memiliki makna mendalam bagi mayoritas penduduk Kutai Timur.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa pembangunan industri di Kutai Timur harus berjalan berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka menyoroti beberapa prinsip utama dalam pengembangan industri di daerah, yaitu Pembangunan industri harus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. “Kami mendorong kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kerja dari Kutai Timur mendapatkan prioritas dalam sektor industri,” ujar Akhmad Sulaiman, anggota DPRD dari Dapil 5 yang meliputi Sandaran, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, dan Karangan.
Ia juga menekankan bahwa industri tidak akan berkembang tanpa infrastruktur yang memadai.
“Kami menyoroti pentingnya pembangunan jalan, listrik, dan jaringan komunikasi yang mendukung investasi serta meningkatkan efisiensi produksi,” tambahnya.
“Industri yang maju harus tetap menjaga keseimbangan ekologi. Kami meminta pemerintah memastikan bahwa investasi industri di Kutai Timur tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Kemitraan dengan UMKM dan Pengusaha Lokal
Fraksi Demokrat juga mengusulkan regulasi yang mewajibkan perusahaan industri bermitra dengan UMKM dan pengusaha lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kutai Timur.
Sebagai partai pengusung dalam Pilkada 2024, Fraksi Demokrat menegaskan dukungan mereka kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang baru dilantik, H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si., dan H. Mahyunadi.
“Kami, atas nama Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat, kader, dan simpatisan, mengucapkan selamat kepada Bapak H. Ardiansyah Sulaiman dan Bapak H. Mahyunadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2030. Semoga kepemimpinan ini membawa perubahan nyata bagi kemajuan daerah,” ujarnya
Dukungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen politik Demokrat untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah, memastikan program-program pembangunan industri benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kutai Timur.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST., MT., didampingi Wakil Ketua I, Sayid Anjas, SE., MM., dan Wakil Ketua II, Hj. Prayunita Utami, S.Tr., M.Keb., M.Kes. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, seluruh anggota DPRD, Sekwan Juliansyah, Forkopimda, serta para pejabat Pemkab dan tamu undangan.
Dengan adanya Raperda Rencana Pembangunan Industri 2025-2044, Kutai Timur diharapkan menjadi pusat industri yang maju, berdaya saing, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
“Demokrat siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan industri di Kutai Timur berkembang secara inklusif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” pungkas Akhmad Sulaiman.
