Pewarta: Ibnu | Editor: Adi Sagaria
Kunjungan Kerja Komisi Menjadi Ajang Berbagi Pengalaman Tata Kelola Regulasi Daerah
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima kunjungan kerja komisi DPRD Kota Samarinda di ruang VIP Gedung DPRD Bukit Pelangi, Senin (7/7/2026). Pertemuan ini menjadi forum konsultasi dan koordinasi mengenai sistem perizinan serta penataan reklame yang diterapkan di Kutim.
Rombongan legislator dari Kota Samarinda yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Aris Mulyanata, SH., M.Kn., H. Muhammad Syahri, SH., dan Harminsyah P., SE.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, SH., M.Kn. menyatakan bahwa tata kelola perizinan dan penataan reklame di Kabupaten Kutai Timur memiliki instrumen regulasi yang sangat baik untuk dipelajari. Menurutnya, koordinasi ini penting untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang yang ramah investasi namun tetap tertib aturan.
“Kami ingin menggali bagaimana Kutai Timur menyusun mekanisme perizinan reklame yang efisien, sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan penataan estetika kota,” ujar Aris di sela-sela kegiatan.
Pertemuan antarlembaga legislatif ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai regulasi, mekanisme perizinan, dan penataan reklame. Kedua pihak saling memaparkan kebijakan daerah, sistem pengawasan, hingga solusi menghadapi tantangan tata ruang perkotaan agar tetap tertib, aman, dan berestetika.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Ardiansyah, S.IP. didampingi Kari Palimbong, ST. menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan legislator Samarinda tersebut.
“Kutim berharap hasil diskusi ini mampu menjadi referensi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyusunan kebijakan daerah yang lebih efektif,” kata Ardiansyah yang saat itu juga didampingi oleh Kabag Keuangan, Insan Bowo Asmoto.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur dalam membangun pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui berbagi pengalaman serta praktik-praktik terbaik di bidang regulasi. (*)
