“Kalau pun berbeda, jangan terlalu jauh. Mereka juga guru, sama-sama pahlawan pendidikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serius perjuangkan ini, masukkan ke RPJMD,”Akbar Tanjung,S.P Ketua Fraksi PKS DPRD KUTIM – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyoroti pentingnya penajaman program kepariwisataan serta peningkatan kesejahteraan guru swasta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

“Masih banyak guru swasta yang dari bulan Maret sampai sekarang belum menerima insentif. Ini bagaimana? Tolong dijelaskan secara singkat” Edi Markus Palinggi Ketua Pansus RPJMD DPRD KUTIM – Polemik belum dibayarnya gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di Kutai Timur sejak Maret 2025 mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kutim, Edi Markus Palinggi….

DPRD KUTAI TIMUR — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kutai Timur, Hefnie Armansyah, menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor tambang sebagai sumber utama pendapatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang hearing, Selasa (22/7/2025), Hefnie menegaskan pentingnya transformasi menuju sektor-sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, pariwisata, dan…

Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan kritikan tajam kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (22/7/2025).
FOTO: WAHYU

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan DPRD sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD Kutim. DPRD KUTIM – Persoalan sengketa pembebasan lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2010 kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Senin (21/7/2025) di Ruang…

DPRD KUTIM, 17 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-49 pada Kamis pagi yang secara resmi menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin oleh Ketua…

“Seluruh saran, masukan, dan kritik dari fraksi-fraksi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan konstruktif, serta menjadi landasan kuat untuk menyempurnakan dokumen RPJMD yang sedang disusun” Jimmi, ST., MT DPRD KUTIM , 16 JULI 2025 – DPRD Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-48 dengan agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pandangan umum…

DPRD KUTIM, 15/7/2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 15 Juli 2025. Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Namun, Fraksi Golkar…

DPRD KUTIM -15/7/2025 – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa (15/7/2025). Fraksi GAP memberikan apresiasi terhadap penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis ilmiah, namun menegaskan pentingnya dokumen ini…