“Ketua Komisi C, H. Ardiansyah menegaskan pentingnya kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi proyek. “Kalau memang tidak layak dilanjutkan, lebih baik dihentikan agar anggaran tidak sia-sia,” tegasnya.
BERITA PARLEMEN – Proyek pembangunan instalasi PDAM di Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, Kutai Timur, kembali menjadi sorotan DPRD Kutim. Komisi C bersama anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV berencana melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD namun belum beroperasi hingga kini.
Rapat kerja digelar di ruang hearing DPRD, Rabu (21/5/2025), dipimpin Ketua Komisi C H. Ardiansyah dan Wakil Ketua H. Bahcok Riandi. Hadir pula anggota Komisi C lainnya: Joni, Kari Palimbong, Aidil Fitri, Sayyid Umar, Pandi Widianto, Hj. Hasnah, dan Kristian Hasmadi. Turut hadir Direktur Perumda Air Minum Suparjan serta pejabat dari Dinas PUPR, Perkim, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam rapat terungkap bahwa instalasi PDAM dibangun di lokasi rendah yang kerap terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan fasilitas tidak bisa difungsikan.
Ketua Komisi C, H. Ardiansyah, menegaskan pentingnya kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi terkini. “Kalau memang tidak layak dilanjutkan, lebih baik dihentikan agar anggaran tidak sia-sia,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C, H. Bahcok Riandi, menilai proyek ini lemah dalam perencanaan sejak awal. “Sayang sekali, anggaran besar sudah dikeluarkan tapi manfaatnya tidak terasa. Seharusnya lokasi bukan di dataran rendah,” katanya.
Anggota Komisi C, Syaiful Bakhry, menyebut proyek ini sebagai bentuk pemborosan. “Kalau tidak bisa digunakan, ya ini proyek gagal akibat salah perencanaan,” ujarnya.
Namun, anggota lainnya, Kari Palimbong, menjelaskan bahwa lahan sebenarnya cukup tinggi, tetapi digali hingga kedalaman 1,7 meter sehingga akhirnya terendam. “Kalau tidak digali, lokasi itu tidak akan tenggelam,” jelasnya.
Berbeda pandangan, Sayyid Umar menilai proyek ini masih bisa diselamatkan. “Saya tidak melihat ini sebagai proyek gagal. Kita cari solusi agar bisa dioperasikan dan tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah,” ujarnya.
Pihak Dinas PUPR dan Perumda Air Minum mengakui proyek masih dalam proses pengerjaan. Mereka mengapresiasi masukan DPRD dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi agar pembangunan berjalan tepat guna dan tepat sasaran.
Kunjungan lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (*)
