BP 40 – Pada 10 hingga 14 Maret 2025, seluruh 40 anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kegiatan reses yang berlangsung dari Senin hingga Jumat. Reses ini menjadi ajang bagi para anggota DPRD untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, menerima keluhan, dan menampung berbagai usulan yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah. Reses dilakukan di berbagai desa yang tersebar di 18 kecamatan se-Kutai Timur.
Salah satu anggota DPRD Kutai Timur, H. Akhmad Sulaiman, S.Pd.i, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, melaksanakan reses di tiga desa dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 5, mencakup Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, Kaubun, Karangan, dan Kaliorang. Di antara desa yang dikunjungi adalah Desa Susuk Dalam Kecamatan Sangkulirang, Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, dan yang terakhir Desa Persiapan Kerayaan di Kecamatan Sandaran.
H. Akhmad Sulaiman mengungkapkan bahwa reses di Desa Persiapan Kerayaan memperoleh perhatian khusus. Warga desa ini berharap agar status desa persiapan yang masih terganjal moratorium segera diubah menjadi desa definitif. “Dengan status desa definitif, masyarakat akan lebih mandiri dalam mengatur pembangunan dan pengelolaan anggaran. Saat ini, desa ini masih tergabung dengan desa induk Bual-Bual, yang menghambat banyak aspek pembangunan,” ujar Akhmad Sulaiman, Sabtu, 15 Maret 2025.
Selama reses di Desa Persiapan Kerayaan, sejumlah masalah utama yang dihadapi masyarakat disampaikan kepada H. Akhmad Sulaiman, antara lain; Masyarakat desa mengeluhkan pasokan air bersih yang sangat terbatas. Mereka berharap adanya solusi jangka panjang untuk memastikan penyediaan air bersih yang lebih stabil dan layak. Hingga saat ini, sumber air yang ada belum dapat diandalkan secara konsisten.
Kemudian Warga desa juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait lambatnya progres pembangunan rumah ibadah. Meskipun sudah ada rencana pembangunan, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Mereka berharap pembangunan rumah ibadah ini bisa segera selesai agar warga dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman
Persoalan listrik Desa Kerayaan masih mengandalkan mesin diesel (domping) sebagai sumber listrik utama, yang sering kali mengalami gangguan. Masyarakat berharap pasokan listrik dapat lebih stabil dan terjamin, mengingat listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendukung kegiatan pendidikan dan perekonomian.
Selanjutnya adalah sarana pendidikan di desa ini juga menjadi perhatian utama. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah setempat. Mereka berharap agar pemerintah lebih memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan di desa ini.
Keluhan yang juga paling diharapkan adalah terhentinya pembangunan Balai Adat yang sudah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kutai Timur. Balai adat ini sangat penting untuk melestarikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan warga berharap pembangunan ini dapat segera dilanjutkan.
Sebagai desa persiapan, Desa Kerayaan berharap agar statusnya segera berubah menjadi desa definitif. Dengan status desa definitif, desa ini akan memiliki lebih banyak wewenang dan dana untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Masyarakat percaya bahwa perubahan status ini akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
H. Akhmad Sulaiman berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat Desa Persiapan Kerayaan. Ia akan membawa masalah-masalah ini kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar segera mendapat solusi. “Reses ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat. Semua aspirasi yang saya dengar akan saya perjuangkan di DPRD agar bisa segera terealisasi dan membantu memajukan desa ini,” ujar H. Akhmad Sulaiman.(*)
HASTAGE: #ResesHAsulaiman #SuaraMasyarakatKerayaan #DPRDKutaiTimur #DesaKerayaan #AspirasiMasyarakat #PembangunanDesa #KutaiTimur #FraksiPartaiDemokrat #DesaDefinitif #MasyarakatPeduli
