BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kutai Timur, Dr. Yusuf T. Silambi, MBA, menilai pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari di Balikpapan memberikan manfaat besar dalam memperkuat kapasitas, pemahaman administrasi, serta ketegasan anggota dewan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pokok-pokok pikiran (pokir).
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting, terutama bagi anggota DPRD yang baru menjabat, karena memberikan penyegaran sekaligus panduan teknis dalam menjalankan fungsi kedewanan secara profesional.
“Selama dua hari bimtek ini sangat bagus. Khususnya bagi teman-teman anggota DPRD yang baru, memang sangat membutuhkan penyegaran dan tuntunan secara administrasi, bagaimana mengelola pokok-pokok pikiran (pokir), serta bagaimana administrasi dalam mengambil keputusan di setiap persoalan. Itu harus benar-benar dipahami,” ujar Yusuf Silambi, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, usai penutupan Bimtek oleh Ketua DPRD, Jimmi, Sabtu (14/2/2026).
Yusuf mengaku secara pribadi sangat mengapresiasi materi yang disampaikan para narasumber. Ia menegaskan bahwa data merupakan unsur utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Saya secara pribadi sangat menyukai materi ini, karena mendukung prinsip saya bahwa mengambil keputusan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada data. Kalau tidak ada data, jangan ambil keputusan. Itu yang selama ini saya pegang, karena begitu pentingnya data agar informasi yang kita miliki benar-benar akurat,” tegas anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sangatta Utara tersebut.
Pada hari pertama, materi terkait pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian khusus. Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Yusuf menilai masih diperlukan pembenahan dalam tata kelola anggaran daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi DPRD selama ini adalah keterbukaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memberikan akses dan penjelasan detail terkait alokasi anggaran.
“Dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana pemahaman saya selama ini, memang perlu ada perbaikan. Hanya saja, ketidakterbukaan TAPD membuat kami sebagai anggota Banggar kesulitan untuk menelusuri anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap ke depan TAPD dapat lebih terbuka dalam menyajikan data dan informasi anggaran sebagai bagian dari upaya bersama mendorong kemajuan daerah.
“Kami berharap TAPD bisa lebih terbuka. Semua ini demi memajukan Kutai Timur agar lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Bimtek DPRD Kutai Timur tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan profesionalitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. (*)
