“Kalau pun berbeda, jangan terlalu jauh. Mereka juga guru, sama-sama pahlawan pendidikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serius perjuangkan ini, masukkan ke RPJMD,”Akbar Tanjung,S.P Ketua Fraksi PKS
DPRD KUTIM – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyoroti pentingnya penajaman program kepariwisataan serta peningkatan kesejahteraan guru swasta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama OPD, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Pansus RPJMD di Ruang Hearing, Selasa (22/7/2025).
Akbar menilai, program kepariwisataan di Kutim masih belum tertata optimal, terutama di destinasi unggulan seperti Pulau Miang.
“Pulau Miang itu icon pariwisata Kutim, tapi saya melihat langsung banyak vila dan bangunan yang tidak tertata baik, menghadap ke segala arah – utara, barat, selatan, timur – sehingga kesan estetikanya kurang. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Akbar.
Selain itu, objek wisata lainnya seperti Nakata Rimba, air terjun, wisata hutan, serta potensi festival budaya dinilai perlu pengembangan lebih serius. Ia meminta Dinas Pariwisata aktif berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas PUPR dan OPD teknis lainnya.
“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, terutama dengan PUPR agar pembangunan infrastruktur mendukung sektor wisata,” katanya.
Tak hanya soal pariwisata, Akbar juga menyinggung perlunya perhatian terhadap nasib guru swasta. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada program peningkatan insentif guru swasta dalam paparan RPJMD.
“Ini RPJMD bicara masa depan. Saya tidak melihat ada program untuk peningkatan insentif guru swasta. Padahal ini masuk dalam 50 program prioritas Bupati. Guru swasta juga berkontribusi besar dalam mendidik generasi,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 3 ini, Akbar juga menyoroti ketimpangan insentif yang sangat mencolok. Ia menyebut saat ini insentif guru swasta hanya sekitar Rp1,7 juta, sementara guru negeri dengan golongan terendah bisa mencapai Rp7 juta.
“Kalau pun berbeda, jangan terlalu jauh. Mereka juga guru, sama-sama pahlawan pendidikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serius perjuangkan ini, masukkan ke RPJMD,” pintanya.
Ia juga mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dalam pembangunan sarana prasarana, terutama di Dapil 3 dan daerah terpencil, namun kembali menekankan agar perhatian pada kesejahteraan guru terus ditingkatkan.
“Saya tahu ada edaran Bupati soal pembatasan pengangkatan guru honor, tapi data yang kami terima menunjukkan ada sekitar 700 guru swasta yang perlu kita perjuangkan kesejahteraannya. Mereka semangat dan punya kualitas yang bisa diandalkan,” tutupnya.( * )
