BP 40 – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Jumat (25/4/2025), menjadi panggung refleksi sekaligus simbol sinergi antara dua pilar utama daerah: eksekutif dan legislatif. Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati ini tak hanya menjadi rutinitas seremoni, melainkan momentum untuk mempertegas arah dan komitmen bersama dalam membangun daerah secara mandiri dan berkelanjutan.
Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan resmi Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut, ditekankan bahwa otonomi daerah sejatinya bukan hanya tentang kewenangan yang didelegasikan dari pusat, tetapi tentang kemampuan daerah dalam mengelola urusan sendiri dengan tanggung jawab, kreativitas, dan keberpihakan pada rakyat. “Sinergi antara pusat dan daerah menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Bupati, mengutip sambutan Mendagri.
Ardiansyah melanjutkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan sumber daya yang bijak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Kita harus menjadikan otonomi sebagai alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional. Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” ucapnya penuh semangat.
Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta unsur legislatif yang hadir dalam jumlah besar — tidak hanya Wakil Ketua I DPRD Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Hj. Prayunita Utami, tetapi juga puluhan anggota DPRD lainnya yang turut berbaur dalam barisan kehormatan. Kehadiran mayoritas anggota DPRD ini mencerminkan kuatnya komitmen lembaga legislatif untuk mendukung jalannya otonomi daerah secara utuh dan bertanggung jawab.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menyatakan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi di daerah. Menurutnya, Kutai Timur memiliki potensi besar, namun keberhasilan membangun tidak cukup hanya dengan program rutin dan laporan administratif. “Yang dibutuhkan adalah inovasi dan kolaborasi. DPRD hadir untuk memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat akan terus mendorong Pemkab agar mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. “Kami tidak ingin ada satu rupiah pun yang tidak berdampak. Pembangunan harus merata, tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tapi juga menyentuh desa-desa dan wilayah pedalaman,” tambahnya. Ia menyebut bahwa pembangunan berbasis potensi lokal dan perencanaan partisipatif harus menjadi prioritas ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Hj. Prayunita Utami, menyoroti pentingnya penguatan peran legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, otonomi daerah memberi ruang besar bagi daerah untuk menyusun regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warganya. “DPRD memiliki komitmen tinggi untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Hj. Prayunita juga menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya jargon, melainkan kerja bersama yang terukur dan saling melengkapi. “Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra solutif bagi pemerintah. Hanya dengan sinergi yang sehat dan terbuka, kita bisa membangun Kutai Timur yang maju, adil, dan sejahtera,” imbuhnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi penanda penting bahwa semangat membangun daerah harus didorong oleh kerja nyata dan partisipasi semua elemen. Dengan semangat otonomi yang sehat, Kutai Timur optimistis dapat terus bergerak maju — dari desa hingga kota, dari pinggiran hingga pusat — menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera dalam bingkai Indonesia Emas 2045. (*)
TAGS:
#HariOtonomiDaerah2025 #KutaiTimurBerkolaborasi #DPRDDanPemkabBersatu #MenujuIndonesiaEmas2045 #OtonomiUntukRakyat #SinergiDaerah #OtonomiDaerahKutim #KolaborasiUntukKesejahteraan #LegislatifEksekutifSolid #KutaiTimurBangkit
