BP40 – Pemangkasan anggaran yang terjadi di APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 400 miliar, menjadi gambaran awal bagi pemangkasan anggaran yang juga akan dialami oleh Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hal itu dikatakan Ketua DPRD menanggapi pernyataan sebelumnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agus Aras dalam pembicaraannya sebelum memasuki ruang musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sangatta selatan 2026 di BPU Desa Sangatta Selaran, Rabu, 12/2/2025
“Tadi saya berbicara dengan Agus Aras bahwa APBD Provinsi Kaltim dipangkas pemerintah pusat sebesar Rp400 miliar”kata Jimmi saat memberikan smbutannya didepan ratusan peserta
Menurut Jimmi saat ini, pembahasan terkait pemangkasan anggaran di Kutim sedang berlangsung dan diperkirakan akan mencapai angka 3 triliun. Langkah ini tentu berdampak besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kutim.
Jimmi menegaskan salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah silva (sisa lebih penggunaan anggaran) yang besar, yakni mencapai Rp1,7 triliun. Artinya, pemerintah pusat melihat potensi silva di Kutim pada tahun ini sekitar 1,7 triliun, dan diperkirakan potensi tersebut akan terus berlanjut hingga tahun depan.
Namun, dengan pemangkasan anggaran sebesar 3,4 triliun, Kutim harus memikirkan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.
“Pemangkasan ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Kita harus siap dan beradaptasi dengan perubahan ini, karena anggaran yang dipangkas tentu akan berdampak pada banyak hal,” tegas Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang baik dan mengikuti kebijakan pusat agar dapat mengembalikan sebagian anggaran yang dipangkas. Salah satu fokus utama yang harus diprioritaskan adalah pengembangan sektor pertanian.
“Pemerintah pusat memiliki target yang jelas, yaitu ketahanan pangan dan swasembada pangan. Oleh karena itu, Kutim harus bisa mengikuti arahan tersebut dan merancang program-program yang mendukung sektor pertanian, sehingga kita dapat berperan dalam pencapaian tersebut,” tambah Jimmi.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, pemerintah daerah dan masyarakat Kutim diharapkan dapat bekerja sama dengan bijak untuk menyusun langkah-langkah strategis yang dapat memperkecil dampak dari pemangkasan anggaran tersebut.
“Hal ini menjadi momentum untuk menggali potensi yang ada di sektor pertanian dan menjadikan Kutim lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan”ujar Jimmi ( *)
#PemangkasanAnggaran #Kutim #KetahananPangan #EfisiensiAnggaran #PembangunanDaerah #SwasembadaPangan #KinerjaPemerintah #KutaiTimurBerdaya
