DPRD Kutai Timur Bentuk Panja Investigasi Konflik Plasma Sawit NIKP di Rantau Pulung: Menjaga Investasi, Menjawab Keresahan Masyarakat

BP 40,( Jumat 9 Mei 2025 ) – DPRD Kutai Timur kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kali ini, langkah konkret diambil dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) guna menyelidiki lebih dalam persoalan yang telah bertahun-tahun belum menemukan titik terang antara PT. NIKP Gari Plantation dengan Koperasi Plasma Sari serta enam koperasi lainnya yang beroperasi…

Selanjutnya

Mujianto vs Pertamina: Sengketa Lahan 5 Hektar Masuk Meja DPRD, Belum Ada Titik Temu

“Camat Sangatta Selatan Abbas: Kalau tidak ada titik temu, saya menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk memberikan kepastian” BP 40 – Ruang hearing DPRD Kutai Timur memanas, Kamis 8 Mei 2025 siang, saat sengketa lahan antara warga Sangatta Selatan, Mujianto, dengan PT Pertamina EP Sangatta dibahas secara terbuka. Lahan seluas lima hektar yang telah digarap…

Selanjutnya

DPRD dan Pemkab Kutim Sepakat Turun ke Lapangan Selesaikan Sengketa Tapal Batas Desa Batu Lepoq–Pelawan

“Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Tata Pemerintahan telah menjelaskan bahwa penetapan batas wilayah tersebut sebenarnya sudah diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 59 Tahun 2023.” Kutai Timur – Komisi A DPRD Kutai Timur bersama anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Bagian Tata Pemerintahan Setkab, Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Dinas PUPR sepakat…

Selanjutnya

DPRD Kutim Bentuk Panja, Siap Ungkap Dugaan Pelanggaran PT APE dan PT BAS di Rantau Pulung

“Masyarakat berharap penanganan kasus ini segera dituntaskan demi kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Kutai Timur” BP 40 – DPRD Kutai Timur resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) lintas komisi untuk mengusut dugaan pelanggaran lingkungan dan penyalahgunaan jalan kabupaten oleh dua perusahaan tambang, yakni PT APE dan PT BAS, yang beroperasi di Desa Mukti Jaya,…

Selanjutnya

Anggota DPRD, Ramadhani, SH Dorong Perusda Dikelola PPK KPC untuk Dongkrak PAD Kutai Timur

“Satu persen saja dari total APBD Kutai Timur sebesar Rp 11 triliun atau 100 miliar sudah cukup untuk menjadi modal awal pendirian dan operasional Perusda“ SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PPP, Ramadhani, SH mengusulkan terobosan besar dalam pengelolaan potensi daerah. Ia mendorong pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) baru yang dikelola oleh para ahli…

Selanjutnya

DPRD Kutim Mantap Berlaga di Turnamen Olahraga se-Kaltim 14-16 Mei

” Sekwan Juliansyah, S.Hut: Tiga Cabang Diikuti, Target Prestasi dan Silaturahmi Terjaga “ BP 40 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur memastikan keikutsertaannya dalam Turnamen Olahraga Tingkat Sekretariat DPRD se-Kalimantan Timur 2025 yang akan digelar pada 14–16 Mei di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga momentum mempererat…

Selanjutnya

DPRD Kutim, Pandi Widiarto Tegaskan Dukungan Legal Standing PPK-KPC dalam Perencanaan Daerah

BP 40 – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya keberadaan dan penguatan legal standing Persatuan Purnabakti Karyawan (PPK) PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam keterlibatannya pada proses perencanaan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi jajaran pengurus PPK-KPC di ruang hearing DPRD Kutim, Selasa (6/5/2025). Dalam forum tersebut, PPK-KPC…

Selanjutnya

Eks Pekerja KPC Tawarkan Kompetensi Kelas Dunia untuk Dukung RPJMD Kutim 2025–2030

BP 40 — Karyawan purnabakti PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang tergabung dalam Persatuan Purnabakti Karyawan KPC (PPK-KPC) menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Kutai Timur (Kutim), khususnya melalui keterlibatan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2030. Komitmen ini disampaikan dalam audiensi resmi bersama DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua Badan…

Selanjutnya

Wakil Ketua BK DPRD Kutim Ingatkan Pentingnya Disiplin Waktu Demi Menjaga Marwah Lembaga

BP40 – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kutai Timur, H. Masdari Kidang, SE, mengingatkan pentingnya kedisiplinan waktu bagi seluruh anggota dewan dalam setiap agenda resmi DPRD. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar soal etika, melainkan merupakan kewajiban yang diatur secara jelas dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kutai Timur. Masdari menyampaikan keprihatinannya terhadap kebiasaan…

Selanjutnya
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights