“Mereka kerja di Kutim, gaji dipotong pajaknya, tapi disetor ke daerah asal karena tidak punya KTP Kutim dan NPWP. Manfaatnya tidak dinikmati oleh daerah,” Yusri Yusuf, S.Sos DPRD KUTIM — Anggota DPRD Kutai Timur Fraksi Demokrat, Yusri Yusuf, S.Sos menyoroti serius persoalan sulitnya akses informasi lowongan kerja dan ketimpangan kontribusi pajak dari tenaga kerja perusahaan…

“Konektivitas antardesa harus terus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat bergerak dan berkembang,” Jimmi Ketua DPRD Kutim DPRD KUTIM — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 resmi digelar di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan menyasar dua desa strategis: Desa Teluk Pandan dan Desa Suka Rahmat. Program lintas sektoral ini dibuka pada Rabu, 23 Juli…

“Kami percaya, dengan sinergi semua pihak, khususnya peran TNI, Kutim bisa sukses menjalankan program nasional, termasuk MBG dan ketahanan pangan” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD Kutim DPRD KUTIM — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST., MT didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas, SE., MM, dan Wakil Ketua II Hj. Prayunita Utami, S.Tr.Keb., M.Kes, menerima kunjungan…

“Kalau pun berbeda, jangan terlalu jauh. Mereka juga guru, sama-sama pahlawan pendidikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serius perjuangkan ini, masukkan ke RPJMD,”Akbar Tanjung,S.P Ketua Fraksi PKS DPRD KUTIM – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyoroti pentingnya penajaman program kepariwisataan serta peningkatan kesejahteraan guru swasta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

“Masih banyak guru swasta yang dari bulan Maret sampai sekarang belum menerima insentif. Ini bagaimana? Tolong dijelaskan secara singkat” Edi Markus Palinggi Ketua Pansus RPJMD DPRD KUTIM – Polemik belum dibayarnya gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di Kutai Timur sejak Maret 2025 mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kutim, Edi Markus Palinggi….

DPRD KUTAI TIMUR — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kutai Timur, Hefnie Armansyah, menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor tambang sebagai sumber utama pendapatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang hearing, Selasa (22/7/2025), Hefnie menegaskan pentingnya transformasi menuju sektor-sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, pariwisata, dan…

Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan kritikan tajam kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (22/7/2025).
FOTO: WAHYU

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan DPRD sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD Kutim. DPRD KUTIM – Persoalan sengketa pembebasan lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2010 kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Senin (21/7/2025) di Ruang…

DPRD KUTIM, 17 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-49 pada Kamis pagi yang secara resmi menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin oleh Ketua…