““Dalam menjalankan tugasnya, Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah maupun pihak lain yang relevan guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan,” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD DPRD KUTIM 40, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)…

DPRD KUTIM SANGATTA, 2/7/2025  — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur kembali melanjutkan pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat yang digelar Rabu (2/7/2025) di Ruang Hearing DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kutim David Rante yang juga mewakili Fraksi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PIR). Hadir dalam…

DPRD KUTIM, Rabu, 2 Juli 2025 — DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-43 dengan agenda mendengarkan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimi, didampingi…

SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. F-PKS memandang laporan ini sebagai bagian penting dari akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan daerah. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif,…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (F-PIR) DPRD Kutai Timur menilai realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 perlu dikaji secara serius agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, F-PIR menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang wajib diikuti dengan pembahasan…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur melalui juru bicaranya, Kari Palimbong, ST, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan. Golkar menyoroti realisasi pendapatan sebesar Rp10,44 triliun atau…

DPRD KUTIM, SELASA 1 JULI 2025 – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur memberikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi GAP diwakili Sekretaris Fraksi H. Shabaruddin, S.Ag menyebut dokumen ini penting sebagai wujud akuntabilitas keuangan daerah, namun tetap memberi sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan fiskal…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum penuh bobot terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dipimpin Ketua Fraksi Hepnie Armansyah dan dibacakan Joni, S.Sos dalam Rapat Paripurna, Fraksi PPP menunjukkan sikap bijak: memberikan apresiasi terhadap capaian positif Pemkab Kutim, namun sekaligus menyampaikan…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur tampil tegas, visioner, dan penuh semangat dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan tersebut disampaikan oleh Akhmad Sulaiman, juru bicara Fraksi Demokrat H. Akhmas Sulaiman, S.Pd.I dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jimmi, ST., MT,…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 — Fraksi NasDem DPRD Kutai Timur menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Ke-42. Melalui juru bicaranya, Aldriansyah, S.I.Kom, Fraksi NasDem menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini merupakan gambaran menyeluruh dari kinerja keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada…