SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Meranti, Kantor Sekretariat Daerah Kutai Timur, Selasa (7/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan perusahaan dan masyarakat.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Musrenbang RKPD 2027 menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia, termasuk peningkatan akses jalan serta program beasiswa “Kutim Emas”.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi menyoroti penurunan APBD dari Rp9,8 triliun menjadi Rp5,1 triliun yang berdampak pada daya beli masyarakat.
“Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memicu tekanan ekonomi bahkan deflasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah, sehingga diperlukan langkah antisipatif dan kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
“Potensi daerah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan aset dan lahan milik pemerintah dinilai perlu dioptimalkan agar menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD 2027. (*)
Pewarta : Indra
Editor : Adi Sagaria
