TELUK PANDAN — Kegiatan reses Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PKS, Syaiful Bakry, di Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas. Reses yang digelar pada Sabtu (22/11/2025) itu berlangsung di Balai Pertemuan Desa dan dihadiri masyarakat yang antusias memberikan usulan terkait pembangunan wilayah mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Syaiful Bakry turun langsung berdialog dengan warga, mendengar keluhan, serta mencatat aspirasi yang dianggap mendesak. Ia turut didampingi Staf Ahli, Ruslan, yang terlibat aktif menghimpun masukan untuk dibawa ke pembahasan di tingkat legislatif.
Warga Danau Redan menyampaikan lima usulan utama, dengan prioritas pertama yaitu normalisasi Sungai Redan, yang dinilai penting untuk mencegah banjir serta memperlancar aliran air di kawasan pemukiman dan lahan pertanian. Program ini dianggap sangat mendesak mengingat potensi dampak lingkungan yang semakin meningkat.
Usulan kedua datang dari Kelompok Tani Ternak Sapi, yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas serta penguatan produktivitas peternakan. Sementara usulan ketiga, Kelompok Tani Semprot (Saprodi) meminta bantuan sarana produksi pertanian guna menunjang aktivitas mereka selama musim tanam.
Usulan keempat berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Warga mengharapkan pembinaan serta bantuan alat pengering bagi pelaku usaha pembuatan kripik pisang, agar produk lokal tersebut dapat diproduksi dengan kualitas lebih baik dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain itu, warga juga mengajukan usulan kelima berupa dukungan untuk Masjid Al-Mukmin, baik dalam bentuk renovasi maupun fasilitas penunjang, sebagai bagian dari peningkatan sarana ibadah masyarakat Danau Redan. Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Syaiful Bakry menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di lembaga legislatif. Ia menyampaikan bahwa seluruh usulan akan dibawa ke Fraksi PKS untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai mekanisme penganggaran. Ia juga menegaskan bahwa reses adalah kewajiban anggota dewan untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan suara rakyat
