Penurunan APBD hingga Rp5,1 Triliun Disebut Berdampak Langsung pada Perputaran Ekonomi Masyarakat
SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, ST., MT, menyoroti kondisi ekonomi daerah yang saat ini mengalami perlambatan signifikan. Lesunya ekonomi disebut dipengaruhi faktor global serta tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Jimmi dalam pernyataan resminya saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Organisasi Pedagang Pasar Induk Sangatta ( APPISTA ) Sangatta, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur menjadi indikator nyata melemahnya perputaran ekonomi daerah. Ia memaparkan bahwa APBD Kutim sebelumnya berada di angka sekitar Rp14,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp9,7 triliun, kembali menurun ke Rp5,7 triliun, hingga saat ini tersisa sekitar Rp5,1 triliun.
“Ketergantungan kita terhadap DBH sangat besar. Ketika penerimaan menurun, sistem perputaran keuangan daerah langsung terdampak. Ekonomi terasa lesu karena peredaran uang di daerah ikut berkurang,” ujarnya.
Jimmi menjelaskan, ketergantungan daerah terhadap DBH bahkan mencapai hampir 90 persen. Kondisi tersebut membuat ekonomi daerah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pusat maupun dinamika ekonomi global.
Dampaknya, lanjut dia, tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat karena belanja daerah merupakan salah satu penggerak utama ekonomi lokal.
Ia mencontohkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja dibutuhkan upaya yang sangat besar. “Untuk menumbuhkan satu persen ekonomi, diperlukan sekitar 4.000 orang memiliki penghasilan hingga Rp320 juta per orang. Ini tentu sulit tercapai tanpa dukungan perputaran dana dalam skala triliunan rupiah,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Kutai Timur mendorong pemerintah daerah agar mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan serta penguatan sektor ekonomi produktif agar tidak terus bergantung pada DBH.
“Ke depan daerah harus memiliki kekuatan ekonomi sendiri agar tidak mudah terdampak ketika terjadi penurunan transfer pusat,” tegas Jimmi.( * )
Ketua DPRD Kutim Jimmi Soroti Lesunya Ekonomi Daerah, Ketergantungan DBH Dinilai Jadi Faktor Utama
