SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, Jimmi, ST., MT menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan pengelolaan persampahan melalui penyesuaian dan pergeseran anggaran daerah. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Sangatta Utara, Rabu 11 Februari 2026.
Pernyataan Jimmi tersebut sekaligus menjawab laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur terkait hasil penilaian atau rapor kinerja pengelolaan persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menempatkan Kutai Timur dalam kategori kabupaten pembinaan dengan nilai 42,27.
Jimmi mengatakan, laporan dan catatan dari KLHK harus disikapi secara terbuka dan konstruktif, bukan untuk diperdebatkan, melainkan dijadikan dasar perbaikan kebijakan daerah. Menurutnya, salah satu langkah paling mendesak adalah memperkuat dukungan anggaran agar pengelolaan sampah tidak lagi berjalan setengah-setengah.
Ia menegaskan DPRD Kutai Timur siap mengawal mekanisme pergeseran anggaran agar alokasi pembiayaan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara bertahap. Targetnya, alokasi anggaran persampahan ke depan dapat menyesuaikan rekomendasi KLHK, yakni mencapai rasio 3 persen dari total APBD, atau paling tidak mendekati angka tersebut secara berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi ini. Data dan rapor dari Kementerian LH sudah sangat jelas. DPRD siap mendorong perubahan, termasuk melalui pergeseran anggaran, agar pengelolaan sampah benar-benar menjadi prioritas,” ujar Jimmi.
Ketua DPRD Kutai Timur itu juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah disiapkan Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur, termasuk peta akselerasi penuntasan sampah, pembinaan bank sampah, serta proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan berdiri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.
Jimmi optimistis, dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, kinerja pengelolaan sampah Kutai Timur dapat ditingkatkan secara signifikan. Ia berharap, penguatan anggaran dan tata kelola ini menjadi titik balik agar persoalan sampah dapat ditangani lebih serius demi lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. (*)
