SANGATTA — Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, H. Riduan, S.A.P, menyoroti kesulitan warga di wilayah hulu dalam memperoleh BBM bersubsidi akibat minimnya SPBU yang tersedia. Saat ini, hanya satu SPBU di Muara Bengkal yang harus melayani lima kecamatan sekaligus: Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, dan Batu Ampar.
Hal tersebut disampaikan H. Riduan usai mengikuti rapat Komisi B bersama sejumlah OPD terkait, pengelola SPBU Muara Bengkal dan Sangkulirang, serta unsur Forkopimda terkait BBM bersubsidi bagi nelayan dan petani serta percepatan aplikasi XSTAR diwilayah Kutai Timur . Rapat dipimpin Ketua Komisi B, Muhammad Ali, SH, dan digelar di Ruang Panel DPRD Kutai Timur pada Selasa (18/11/2025).
Riduan yang merupakan legislator dari Dapil 3 Muara Bengkal berharap pemerintah daerah dan Pertamina dapat menambah kuota BBM untuk wilayah hulu. Ia menegaskan bahwa satu SPBU tidak akan mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan.
“Bayangkan, hanya satu SPBU di Muara Bengkal harus melayani lima kecamatan. Mayoritas masyarakatnya petani dan nelayan, belum lagi warga lainnya,” ujar H. Riduan dari Fraksi Demokrat.
Menurutnya, mobilitas kendaraan di wilayah hulu juga cukup tinggi, termasuk kendaraan dari luar daerah seperti dari Samarinda dan Sangatta yang turut mengisi BBM di Muara Bengkal. “Kondisi ini membuat pasokan BBM cepat habis setiap kali truk pengangkut datang. “Begitu mobil pengisian tiba, BBM langsung habis karena masyarakat sudah menunggu,” tegasnya.(*)
