DPRD KUTIM, 15/7/2025 – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar RPJMD Kutim 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (15/7/2025). Melalui juru bicara Muhammad Ali, SH, Fraksi PPP mengapresiasi penyusunan dokumen yang sesuai ketentuan, namun mengkritik visi besar “Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing” yang dinilai belum diterjemahkan ke dalam strategi implementatif dan terukur.
Fraksi PPP menyoroti lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk ketidakhadiran Sekda dalam rapat-rapat penting serta minimnya peran TAPD dalam mengoordinasikan arah fiskal daerah. Mereka juga menilai Bappeda masih terpaku pada fungsi administratif tanpa analisis strategis, sehingga RPJMD berisiko kehilangan arah sebagai dokumen pembangunan jangka menengah.
Dalam pandangannya, PPP juga mempertanyakan kesiapan pelaksanaan program unggulan seperti “Desa Hebat, Kota Hebat, Kutim Hebat.” Menurut mereka, program tersebut masih bersifat slogan tanpa peta jalan pelaksanaan, indikator kinerja, dan koordinasi lintas-OPD yang memadai. Mereka menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar jargon.
Fraksi PPP turut mengingatkan dampak pemangkasan anggaran sebesar Rp3,7 triliun sebagai sinyal agar Kutim mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Mereka mendorong pengembangan ekonomi kreatif desa, pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan sebagai basis ekonomi berkelanjutan yang tangguh menghadapi krisis.
Menutup pandangannya, Fraksi PPP menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi kontrak kebijakan antara pemerintah dan rakyat, bukan hanya dokumen indah. Mereka menyatakan dukungan terhadap pembahasan di tingkat pansus dan berharap seluruh perangkat daerah hadir secara substansial, bukan sekadar formalitas. “Tanpa perubahan pola pikir dan kerja birokrasi, RPJMD hanya akan jadi wacana tanpa jejak,” tegas Muhammad Ali Fraksi PPP.(*)
