DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur melalui juru bicaranya, Kari Palimbong, ST, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan.
Golkar menyoroti realisasi pendapatan sebesar Rp10,44 triliun atau 79,90% dari target, yang sebagian besar berasal dari transfer pemerintah pusat senilai Rp9,81 triliun. Fraksi Golkar menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan daerah. Untuk itu, Golkar mengingatkan pentingnya penguatan PAD melalui pengelolaan sektor-sektor unggulan dan potensi lokal.
Di sisi belanja, Golkar menilai serapan anggaran hanya 81,51%, dengan belanja modal untuk pembangunan fisik hanya terserap 76,34%. Menurut Golkar, ini menandakan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Fraksi Golkar juga mencatat realisasi SiLPA sebesar Rp1,77 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp35 miliar dari pagu Rp38 miliar. Fraksi ini menegaskan pentingnya transparansi dalam penyertaan modal ke BUMD serta audit berkala agar tidak membebani keuangan daerah.
Sebagai fraksi yang konsisten mengawal pembangunan dan efisiensi anggaran, Golkar menekankan bahwa penguatan perencanaan, efektivitas program, dan keberanian mengambil langkah-langkah strategis harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Fraksi Golkar menyatakan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan ada perbaikan nyata dalam pengelolaan anggaran tahun berikutnya.(*)
