SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP)—gabungan dari Partai Gelora Indonesia, PAN, dan PDI Perjuangan—menyampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, menegaskan bahwa APBD adalah dokumen politik yang harus menjadi alat perjuangan demi manfaat kembali kepada rakyat. Fraksi GAP melalui juru bicara H Shabaruddin S.Ag ini mengawali pandangan dengan menyuarakan kekhawatiran utama, yaitu penurunan pendapatan daerah yang sangat drastis. Pendapatan diproyeksikan hanya sebesar Rp5,736 triliun, anjlok hampir setengahnya dibandingkan APBD Murni 2025. Fraksi mengakui dinamika fiskal dari transfer pusat dan harga komoditas, namun menuntut penjelasan rinci mengenai penyebab utama penurunan ini, serta strategi Pemda dalam penyesuaian kebijakan fiskal dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dan terukur.
Menghadapi keterbatasan fiskal yang tajam, Fraksi GAP yang diketuai Faizal Rachman SH ini mendesak adanya efisiensi dan penyesuaian total pada Struktur Belanja Daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Fraksi menyoroti tingginya alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3,376 triliun dan menekankan perlunya pengendalian ketat agar ruang fiskal untuk program publik tidak tergerus. Fraksi meminta agar Belanja Modal sebesar Rp1,381 triliun diperkuat dan diarahkan pada sektor layanan dasar dan kebutuhan mendesak masyarakat yang merata, seperti akses jalan desa-kecamatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, pesisir, dan desa terpencil harus dijadikan pilar penting APBD 2026.
Fraksi GAP memberikan catatan kritis terhadap rencana alokasi Penyertaan Modal sebesar Rp25 Miliar. Dalam kondisi fiskal yang sangat ketat, Fraksi menilai kebijakan ini harus dilakukan dengan kehati-hatian maksimal dan menuntut penjelasan mendetail. Fraksi meminta Pemda menguraikan secara rinci BUMD penerima modal, justifikasi kelayakan investasi, proyeksi manfaat nyata terhadap PAD dan masyarakat, serta laporan evaluasi kinerja BUMD sebelumnya. Selain itu, Fraksi mendesak agar Prioritas RKPD 2026 difokuskan secara tajam pada sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi dan berdampak langsung pada kesejahteraan, seperti pertanian dan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan layanan Pendidikan (penanganan angka putus sekolah) dan Kesehatan.
Terakhir, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menyoroti lambatnya proses pembangunan di tahun sebelumnya (2025), yang terlihat dari penyerapan anggaran yang minim dan pelaksanaan kegiatan yang tertahan di lapangan. Fraksi mendesak Pemda untuk segera membersihkan sumbatan birokrasi, mempercepat proses pengadaan, memperkuat monitoring OPD, dan mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Dengan mempertimbangkan seluruh catatan krusial ini—mulai dari penurunan anggaran hingga lambatnya eksekusi—Fraksi GAP meminta Pemkab Kutai Timur membahas APBD 2026 secara transparan, tepat sasaran, dan selektif, dengan fokus utama pada pengurangan ketimpangan desa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.(*)
