DPRD KUTIM -15/7/2025 – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa (15/7/2025). Fraksi GAP memberikan apresiasi terhadap penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis ilmiah, namun menegaskan pentingnya dokumen ini menjadi jembatan nyata antara pembangunan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.
Hj. Mulyana juru bicara Fraksi GAP, menegaskan bahwa visi “Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” harus diwujudkan melalui langkah nyata yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang. RPJMD dinilai tidak cukup hanya disusun dengan baik secara administratif, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan struktural dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Fraksi GAP menyoroti lima isu utama dalam RPJMD. Pertama, transisi ekonomi dari sektor ekstraktif ke pertanian, perikanan, dan pariwisata harus dijelaskan secara konkret dan dijalankan dengan komitmen serius. Kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan di wilayah pinggiran harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan semata melayani kepentingan investor.
Ketiga, keadilan pembangunan menjadi sorotan penting, dengan dorongan agar pembangunan infrastruktur tidak tersentral di kota, melainkan menjangkau pedalaman, pesisir, dan desa terpencil berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat. Keempat, Fraksi GAP menekankan pentingnya integrasi kebijakan perlindungan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, serta pengawasan aktivitas pertambangan ke dalam RPJMD secara eksplisit.
Kelima, Fraksi GAP mendorong agar ekonomi rakyat menjadi bagian utama dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini mencakup dukungan terhadap ekonomi komunitas, perlindungan kelompok rentan, serta penataan ruang yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. RPJMD diharapkan mampu mencerminkan transisi ekonomi yang adil dan inklusif, tidak meninggalkan kelompok lemah.
Menutup pandangannya, Fraksi GAP menyatakan siap terlibat aktif dalam pembahasan RPJMD bersama Pansus DPRD dengan semangat kolaboratif dan korektif. Mereka menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi peta jalan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, bukan sekadar angka dan tabel dalam dokumen formal belaka.(*)
