DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur tampil tegas, visioner, dan penuh semangat dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan tersebut disampaikan oleh Akhmad Sulaiman, juru bicara Fraksi Demokrat H. Akhmas Sulaiman, S.Pd.I dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jimmi, ST., MT, didampingi Wakil Ketua Hj. Prayunita Utami, S.Tr.Keb., M.Kes, serta dihadiri anggota dewan, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, Sekwan, pejabat OPD, dan undangan lainnya.
Fraksi Partai Demokrat, partai besutan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan apresiasi atas capaian realisasi fiskal yang dinilai cukup baik, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak hingga 182,26 persen serta serapan belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84 persen. Bagi Demokrat, ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memaksimalkan potensi daerah.
Namun, apresiasi tersebut tidak membuat Demokrat menutup mata. Fraksi ini menyampaikan sejumlah catatan tajam dan strategis, termasuk rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 76,34 persen serta lemahnya penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang hanya terealisasi 18,30 persen. Fraksi Demokrat mendesak agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dilakukan lebih awal dan efisien, sekaligus mendorong optimalisasi sumber-sumber penerimaan nonkonvensional seperti dana bagi hasil dari sektor pertambangan.
Sorotan lain diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD. Fraksi Demokrat menegaskan bahwa dana investasi publik harus berbasis pada studi kelayakan bisnis yang matang, disertai target kinerja yang jelas dan terukur. Arus kas dari aktivitas investasi yang menunjukkan defisit harus diwaspadai agar tidak membebani fiskal di masa mendatang. Demokrat juga menyambut baik saldo kas akhir sebesar Rp113,99 miliar sebagai modal awal fiskal tahun berikutnya, namun mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara tajam, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat konstruktif, Fraksi Demokrat mendukung pembahasan lanjutan Raperda ini untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat. (*)
