SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada 25 November 2025. Dalam penyampaiannya oleh Pandi Widiarto, S.IP, Fraksi memberikan apresiasi atas Nota Penjelasan Raperda, yang dinilai sebagai langkah positif menuju APBD yang lebih transparan dan akuntabel. Fraksi juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Guru Nasional, mengapresiasi dedikasi guru ASN dan Non-ASN, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan pesisir Kutai Timur.
Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Program Multi Years Contract (MYC) 2026/2027 sebagai strategi penting untuk percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur. Program MYC dipandang meyakinkan untuk merealisasikan visi Pemda, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan (antar desa, kecamatan, dan kabupaten) serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di seluruh kecamatan. Meskipun mendukung, Fraksi menekankan bahwa pelaksanaan MYC harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, mendesak Pemda untuk belajar dari evaluasi program Multi Years (MY) sebelumnya dan tetap menjaga fokus pada kesuksesan proyek strategis besar seperti Pelabuhan dan Bandara.
Pada aspek Pendapatan Daerah, Fraksi Demokrat menyoroti bahwa APBD 2026 masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fraksi mendesak Pemda untuk segera memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis sektor prioritas. Upaya yang harus diintensifkan mencakup pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal, optimalisasi fungsi BUMD agar mampu memberikan return nyata bagi daerah, serta optimalisasi perpajakan melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat.
Terkait Belanja Daerah, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Pesisir, Pedalaman, dan Perbatasan. Fraksi mendesak agar infrastruktur dasar seperti jalan, telekomunikasi, air bersih, dan listrik menjadi agenda utama, tidak hanya terpusat di Ibu Kota Kabupaten. Selain itu, dalam sektor Pendidikan, Fraksi berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh Kutai Timur dan mengingatkan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan harus memastikan peningkatan kualitas, termasuk pemenuhan tenaga pengajar dan fasilitas.
Sebagai penutup, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan syarat bahwa semua catatan, kritik, dan masukan yang disampaikan dapat diakomodir. Fraksi menegaskan kembali bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran adalah fondasi utama yang harus dijaga, mengingat APBD adalah kontrak sosial antara Pemerintah dan rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Fraksi Demokrat berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan demi mewujudkan APBD 2026 yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kutai Timur.(*)
