DPRD KUTIM, 15/7/2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 15 Juli 2025. Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.
Namun, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membebaskan diri dari ketergantungan pada sektor pertambangan. Transformasi ekonomi tidak akan tercapai tanpa peta jalan transisi yang jelas, terukur, dan terintegrasi dengan program penguatan sektor pertanian, UMKM, dan industri hilir.
Fraksi ini juga menyerukan perlunya reformulasi peran Bappeda agar tidak sekadar menjadi unit administratif, melainkan pusat perencanaan berbasis data dan riset kebijakan. Mereka menilai perencanaan daerah selama ini masih minim analisis spasial, sektoral, dan fiskal, serta kurang melibatkan akademisi dan pelaku usaha secara substansial.
Terkait pembiayaan, Fraksi Golkar meminta agar RPJMD menjadi landasan awal reformasi struktural keuangan daerah. Perluasan basis pajak daerah, revitalisasi BUMD, serta strategi insentif fiskal yang jelas harus menjadi bagian dari kerangka penguatan kemandirian fiskal. Ketergantungan pada dana pusat dinilai tidak sehat dalam jangka panjang.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menilai RPJMD harus menjadi dokumen hidup yang visioner dan transformatif. Mereka siap berkontribusi aktif dalam pembahasan lanjutan, agar dokumen ini benar-benar menjadi pedoman strategis pembangunan Kutim yang berkelanjutan, adil, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
