BP 40 — Karyawan purnabakti PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang tergabung dalam Persatuan Purnabakti Karyawan KPC (PPK-KPC) menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Kutai Timur (Kutim), khususnya melalui keterlibatan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2030.
Komitmen ini disampaikan dalam audiensi resmi bersama DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD, Yulianus Palangiran (Fraksi NasDem), bertempat di Ruang Hearing pada Selasa (6/5/2025). Rombongan PPK-KPC dipimpin oleh Ketua Dahlan Langgunu yang memaparkan potensi dan pengalaman para anggotanya yang siap mendukung pembangunan daerah.
Dahlan menjelaskan bahwa PPK-KPC merupakan wadah yang menaungi para purnabakti KPC—baik yang pensiun normal, pensiun dini, maupun mengundurkan diri—yang memiliki keahlian strategis serta pengalaman puluhan tahun dalam menjalankan operasi pertambangan berskala internasional.
“Kami adalah orang-orang yang merancang dan mengoperasikan KPC dari awal. Mengelola Perusda dengan pendekatan manajemen profesional bukan hal baru bagi kami,” tegas Dahlan, didampingi Ambara dan anggota lainnya.
Ia juga menekankan bahwa kekuatan Kutim tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga pada sumber daya manusia yang berpengalaman dan berpendidikan tinggi. Anggota PPK-KPC memiliki latar belakang di berbagai bidang strategis seperti blasting, mining, HSE, teknik alat berat, keuangan, IT, dan CSR. Sebagian besar di antaranya merupakan alumni kampus ternama seperti ITB, UGM, UI, dan telah berkarier di lingkungan kerja bertaraf internasional.
Audiensi ini mendapat sambutan positif dari para anggota DPRD yang hadir. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, menyampaikan apresiasinya terhadap tawaran kontribusi dari PPK-KPC, dan menyebut mereka sebagai aset lokal berpengalaman internasional yang patut dilibatkan dalam pembangunan Kutim pascatambang.
“PPK-KPC adalah aset berharga. Kami akan menyusun rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah,” ujar Yulianus.
Selain Yulianus, audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dari lintas fraksi dan Komisi D, di antaranya Edi Markus Palinggi (Ketua Komisi A), Hj. Mulyana, SE (Wakil Ketua Komisi D/Fraksi PAN-GAP), Syaiful Bakhri, S.Pd (Komisi D/Fraksi PKS), Hj. Uci, SE (Komisi D/Fraksi PKS), dan Ramadhani, SH (Komisi D/Fraksi PPP). Kehadiran mereka mencerminkan dukungan lintas fraksi terhadap partisipasi masyarakat, khususnya kelompok profesional dengan rekam jejak panjang di dunia industri.
PPK-KPC juga secara tegas mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kutai Timur 2025–2044, yang diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sektor industri non-tambang di Kutim. Menurut PPK-KPC, sinergi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Nama-nama tokoh PPK-KPC yang hadir dalam audiensi ini turut mempertegas betapa dalamnya sumber daya yang dimiliki komunitas ini:Dahlan Langgunu, Ketua PPK-KPC,Hambara, Bidang Strategi Business Improvement,Budi, Superintendent IT,Sugiartono, Senior Supervisor MSD.Taufiqirrohman, Manager MSD Kajian Strategi.Sadik, Sekjen PPK-KPC (eks Coal Terminal),Suyanto, Senior Engineer dan Konsultan Pertambangan. Dwi Nugroho MSD, Efry, Senior Supervisor HSE & Safety.Sukarnan, Departemen MOD.Satriansyah, Trainer Soft & Hard Skill dan Hery, Trainer Alat Berat
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi lahirnya sinergi strategis antara PPK-KPC dan Pemkab Kutim, terutama dalam mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, penguatan Perusda, dan pembangunan sektor non-tambang yang berkelanjutan.
Dengan pengalaman satu hingga tiga dekade di sektor industri dan manajemen profesional, PPK-KPC diyakini mampu menjadi mitra andal dalam mewujudkan visi besar Kutai Timur Daerah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Global pada 2030.(*)
PPKKPC #RPJMDKutim2025 #PembangunanKutim #KutimMajuMandiri #SinergiPembangunan #IndustriNonTambangKutim #KutimBersinergi
