SANGATTA – DPRD Kutai Timur memperkuat integrasi Sustainable Landscape Approach (SLA) dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui workshop bersama CIRCLE Indonesia, yang digelar Rabu (18/2/2026) di Ruang Panel Sekretariat DPRD Kutai Timur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis mendorong pembangunan berkelanjutan yang terencana dan terintegrasi, khususnya dalam menjawab tantangan tata kelola sumber daya alam di Kutai Timur.
Workshop dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, serta menghadirkan narasumber Ria Maya Sari dan Triono Hadi dari CIRCLE Indonesia, dengan fasilitator Bejo Untung dan Iwied dari GIZ SASCI+. Kegiatan ini diikuti pimpinan komisi, fraksi, anggota DPRD, tenaga ahli, serta para pakar yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam sambutannya, Jimmi menegaskan pentingnya peran tenaga ahli dan pakar dalam memperkuat kapasitas DPRD, khususnya dalam memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Tenaga ahli dan pakar harus mencatat seluruh hasil diskusi hari ini. Ini sangat penting karena berkaitan dengan masa depan daerah kita, terutama dalam pembahasan APBD, pansus, dan kebijakan strategis lainnya, sehingga DPRD memiliki dasar yang kuat dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi konsep pembangunan berkelanjutan menjadi penting, terutama dalam mendukung program prioritas daerah di sektor pertanian dan perikanan, termasuk target pengembangan 100 ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan serta 5.000 hektare tambak.
“Kami berharap pendekatan ini dapat menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada sesi diskusi panel, para narasumber memaparkan urgensi pendekatan SLA, arah kebijakan, serta implementasinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, terutama terkait pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan integrasi prinsip tersebut dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Melalui sesi diskusi terarah, forum juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan kesenjangan dalam integrasi SLA, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis sebagai langkah awal memperkuat implementasi pendekatan tersebut dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Workshop ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi DPRD Kutai Timur dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*)
