SANGATTA — Suasana tegang bercampur haru mewarnai aksi demonstrasi di lobi Kantor DPRD Kutai Timur (Kutim), Selasa sore (28/10/2025). Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi gedung wakil rakyat dengan membawa spanduk, poster, dan dokumen berisi 13 tuntutan terhadap DPRD serta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Aksi yang berlangsung damai di bawah pengamanan ketat Satpol PP dan Kepolisian itu diisi orasi bergantian dari sejumlah perwakilan masyarakat. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan suara hati rakyat Kutai Timur yang menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Massa juga meminta agar bupati dan wakil bupati melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat di lingkup pemerintah daerah yang dinilai gagal menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Tiga belas tuntutan rakyat tersebut antara lain mencakup evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025–2026, penolakan terhadap program yang dianggap tidak pro-rakyat, serta desakan pencopotan pejabat yang membuat program tidak tepat sasaran. Mereka juga menuntut agar pengelolaan dana CSR dilakukan secara transparan dan menyentuh langsung masyarakat desa, serta menuntut keterbukaan data pembangunan agar dapat diakses publik.
Selain itu, massa menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas umum di wilayah pesisir dan pelosok, menolak utang daerah untuk program yang tidak profesional, serta mendesak keterbukaan penerimaan tenaga kerja dan perlindungan bagi pekerja lokal. Mereka juga menyerukan penutupan tempat hiburan malam, praktik prostitusi, dan peredaran minuman keras yang dinilai merusak moral generasi muda.
Tuntutan lainnya menyinggung pengembalian jati diri Kutai Timur sebagai daerah bermartabat, penegakan batas kewilayahan terhadap lahan warga dan kawasan HGU, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap HGU dan kawasan hutan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa juga meminta aparat penegak hukum menelusuri lahan perusahaan yang menelantarkan wilayah, melakukan monopoli, dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Di tengah berlangsungnya orasi, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi muncul dari dalam gedung didampingi sejumlah anggota dewan lintas fraksi dan komisi. Di hadapan massa, Jimmi menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan terbuka.
“Saya atas nama lembaga DPRD Kutai Timur menyampaikan terima kasih atas aksi bapak-ibu semua. Aspirasi ini akan kami pegang dan segera dikomunikasikan bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik,” ujar Jimmi.
Setelah menyampaikan pernyataannya, Ketua DPRD bersama seluruh fraksi dan komisi kemudian menandatangani dokumen berisi 13 tuntutan rakyat tersebut di hadapan massa. Penandatanganan ini disambut sorakan dan tepuk tangan, menjadi simbol harapan baru masyarakat terhadap komitmen wakil rakyat.
Perwakilan pengunjuk rasa menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan seluruh tuntutan hingga benar-benar direalisasikan. Mereka juga mengingatkan, bila tidak ada langkah konkret, aksi serupa dengan massa yang lebih besar akan digelar dan berpotensi memboikot pelaksanaan Musrenbang tahun 2026 di seluruh kecamatan.
Sekitar pukul 15.30 WITA, massa melanjutkan orasi damai ke Kantor Bupati Kutai Timur sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan aman. (*)
