Category: D P R D
Ketidakhadiran TAPD dan OPD di Rapat Pansus DPRD Kutim Jadi Catatan Serius untuk Perbaikan Bersama
“Jelas kami Pansus sangat kecewa. Padahal, niat kami adalah membuka ruang dialog dan diskusi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” Ketua Pansus H. Shabaruddin, S.Ag, DPRD KUTIM – SANGATTA, 7 Juli 2025 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakhadiran unsur…
Pansus DPRD Kutim Tancap Gas Bahas APBD 2024, Shabaruddin: Rekomendasi Harus Tuntas Sebelum Akhir Juli
“Ini bukan pekerjaan ringan, tapi kami siap. Kita harus bergerak cepat, karena setiap catatan dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius,” Shabaruddin. S.Ag Ketua Pansus DPRD KUTIM, SANGATTA, 4 Juli 2025 — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 langsung bergerak cepat. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan…
H.Shabaruddin Pimpin Pansus Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 di DPRD Kutai Timur
““Dalam menjalankan tugasnya, Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah maupun pihak lain yang relevan guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan,” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD DPRD KUTIM 40, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)…
Pansus DPRD Kutim Bahas Lanjutan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, David Rante: Ini Tanggung Jawab Bersama
DPRD KUTIM SANGATTA, 2/7/2025 — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur kembali melanjutkan pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat yang digelar Rabu (2/7/2025) di Ruang Hearing DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kutim David Rante yang juga mewakili Fraksi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PIR). Hadir dalam…
Paripurna ke-43 DPRD Kutim: Pemerintah Tanggapi Kritikan Fraksi Terkait APBD 2024
DPRD KUTIM, Rabu, 2 Juli 2025 — DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-43 dengan agenda mendengarkan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimi, didampingi…
Fraksi PKS Apresiasi dan Beri Catatan Konstruktif atas Laporan APBD 2024: Tegaskan Komitmen untuk Efisiensi dan Kesejahteraan Rakyat
SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. F-PKS memandang laporan ini sebagai bagian penting dari akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan daerah. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif,…
Fraksi PIR Nilai Realisasi APBD Perlu Dikaji Serius demi Kepentingan Rakyat
DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (F-PIR) DPRD Kutai Timur menilai realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 perlu dikaji secara serius agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, F-PIR menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang wajib diikuti dengan pembahasan…
Fraksi Golkar Ingatkan Pemkab Soal Belanja Tak Maksimal dan PAD Lemah
DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur melalui juru bicaranya, Kari Palimbong, ST, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan. Golkar menyoroti realisasi pendapatan sebesar Rp10,44 triliun atau…
Fraksi GAP Soroti Ketergantungan Fiskal dan Serapan Anggaran Rendah. Dukung Transformasi PAD dan Evaluasi OPD di DPRD Kutim
DPRD KUTIM, SELASA 1 JULI 2025 – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur memberikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi GAP diwakili Sekretaris Fraksi H. Shabaruddin, S.Ag menyebut dokumen ini penting sebagai wujud akuntabilitas keuangan daerah, namun tetap memberi sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan fiskal…
Fraksi PPP Tegas dan Terukur Kawal APBD 2024: Apresiasi Tinggi, Kritik Tajam, dan Solusi Nyata
DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum penuh bobot terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dipimpin Ketua Fraksi Hepnie Armansyah dan dibacakan Joni, S.Sos dalam Rapat Paripurna, Fraksi PPP menunjukkan sikap bijak: memberikan apresiasi terhadap capaian positif Pemkab Kutim, namun sekaligus menyampaikan…
