DPRD KUTIM, ( SENIN, 1/9/2025 ) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kutai Timur menetapkan jadwal kegiatan dewan sepanjang bulan September 2025. Penetapan ini menjadi acuan kerja DPRD Kutim dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dalam jadwal yang dipimpin Ketua DPRD Jimmi didampingi Wakil Ketua Sayis Anjas dan Wakil Ketua Hj.Prayunita Utami dihadiri seluruh anggota berlangsung diruang hearing, Senin, 1/9/2025.Telah ditetapkan, terdapat 11 agenda penting yang akan dilaksanakan DPRD Kutim, yaitu,Rapat Paripurna penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda.Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim.Rapat Paripurna jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi.
Plt Sekretaris DPRD Hasarah menyampaikan bahwa rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi,Rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD Kutim,Rapat Kerja Komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan program kerja. “Juga Rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD”kata Plt Sekwan Hasara didampingi Kabag Program Keuangan Jainuddin dan Kabag FPP Rudi serta pejabat Sekretariat DPRD Kutim
Rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas Raperda inisiatif DPRD Kutim.Rapat Badan Kehormatan (BK) membahas kode etik dan kedisiplinan anggota dewan.Reses Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.Kunjungan Kerja dan Koordinasi DPRD Kutim bersama Pemerintah Kabupaten dan mitra kerja.
Ketua DPRD Kutim menegaskan, penetapan jadwal ini dilakukan agar kinerja DPRD lebih terukur, transparan, dan dapat diketahui publik. “Dengan jadwal yang terencana, seluruh kegiatan dewan dapat terlaksana lebih efektif, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Bamus berharap, rangkaian agenda tersebut berjalan lancar sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kutai Timur.(*)
