“Satu persen saja dari total APBD Kutai Timur sebesar Rp 11 triliun atau 100 miliar sudah cukup untuk menjadi modal awal pendirian dan operasional Perusda“
SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PPP, Ramadhani, SH mengusulkan terobosan besar dalam pengelolaan potensi daerah. Ia mendorong pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) baru yang dikelola oleh para ahli dari PPK KPC. Menurutnya, langkah ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD dan anggota DPRD Dapil 1 Sangatta Utara bersama PPK KPC, yang digelar di ruang hearing DPRD Kutim pada Selasa, 6 Mei 2025. Agenda pertemuan ini adalah pemaparan visi misi PPK KPC dalam mendukung program pemerintah daerah.
Dalam forum audiensi tersebut, Ramadhani menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam yang dimiliki Kutim dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ia menilai bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam terlalu bergantung pada pihak luar, sementara masyarakat lokal yang memiliki kapasitas seringkali hanya menjadi penonton.
“PPK KPC adalah kumpulan profesional yang sudah terbukti mengelola tambang, proyek, dan bisnis. Mereka tinggal diberi payung hukum dan dukungan politik untuk menjalankan Perusda secara profesional,” ujarnya dengan semangat.
Ramadhani menegaskan bahwa Perusda berbasis sumber daya manusia lokal akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan penguatan sektor hilir. “Model seperti ini sudah terbukti sukses di beberapa daerah. Saatnya Kutim belajar dari pengalaman itu,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar DPRD dan Pemkab segera membentuk tim kajian untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Tak hanya itu, Ramadhani menegaskan bahwa dari sisi anggaran, pemerintah daerah bersama DPRD sebenarnya dapat memberikan dukungan awal yang sangat memadai. “Satu persen saja dari total APBD Kutai Timur sebesar Rp11 triliun atau sekitar 100 miliar rupiah sudah cukup untuk menjadi modal awal pendirian dan operasional Perusda. Ini bukan mimpi, ini bisa kita wujudkan kalau ada kemauan politik,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar Kutai Timur segera bergerak menuju kemandirian fiskal, bukan terus bergantung pada dana pusat. “Kalau kita ingin melihat perubahan besar, kita harus mulai berani mengambil langkah besar,” pungkas Ramadhani. (*)
