BP 40 – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyoroti Nota Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044 dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa, 4 Maret 2025.
Sidang ini merupakan rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Jimmi, ST., MT., didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas, SE., MM., dan Wakil Ketua II Hj. Prayunita Utami, S.Tr., M.Keb., M.Kes. Turut hadir anggota DPRD Kutim, Sekwan Juliansyah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kutim, serta Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Selain itu, Sekda, Asisten Kepala OPD, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya juga hadir dalam rapat ini.
Dalam pandangan umum fraksinya, Joni, S.Sos. yang mewakili Fraksi PPP menekankan bahwa pembangunan industri harus diawasi dengan ketat oleh DPRD agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.”Pembangunan industri sangatlah penting, namun DPRD harus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berada pada jalurnya,” ujar Joni.
Fraksi PPP menyoroti pesatnya perkembangan dunia industri dan menegaskan bahwa Kutai Timur harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Langkah-langkah strategis perlu diambil agar kebijakan pembangunan industri tidak hanya sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nota Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sektor industri selama dua dekade ke depan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan industri yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdampak nyata bagi ekonomi daerah.
Fraksi PPP menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan industri harus diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. F-PPP juga mendorong agar kebijakan industri selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kutai Timur.
“Dengan agenda pembangunan industri yang besar ini, kami Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal prosesnya demi kepentingan masyarakat Kutai Timur.”kata Joni (*
