BALIKPAPAN – DPRD Kutai Timur menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ( BKP RI ) dan Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Penguatan Administrasi bagi Anggota DPRD” yang digelar di Hotel Janstra, Jumat (13/2/2026). Tema ini menegaskan bahwa administrasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan tertib, akuntabel, serta sesuai regulasi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu (13–14 Februari 2026) di Balikpapan dibuka langsung Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Hj. Prayunita Utami, S.Tr., Keb., M.Kes. Bimtek diikuti unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan, para Ketua Fraksi beserta jajaran, pimpinan komisi, serta Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, SE., MM.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penguatan administrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berbasis kinerja.
“Bimtek ini penting agar kami memiliki pemahaman yang komprehensif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Administrasi yang tertib akan melahirkan kebijakan yang tepat, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, pemahaman regulasi, tata naskah dinas, mekanisme pembahasan anggaran, hingga sistem pengelolaan keuangan daerah harus dikuasai secara utuh agar setiap keputusan politik tetap berada dalam koridor hukum.
Narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Febiari Ahmadi, menekankan bahwa penguatan administrasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, anggota DPRD perlu memahami secara menyeluruh setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Bimtek ini sangat positif karena anggota DPRD membutuhkan pemahaman yang utuh dari awal proses perencanaan sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Dengan administrasi yang tertib, fungsi pengawasan akan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya usai kegiatan.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, SE., MM., menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, termasuk aspek administrasi dan hak keuangan.
“Melalui fasilitasi kegiatan ini, kami berharap kapasitas dan profesionalisme anggota DPRD semakin meningkat sehingga seluruh tugas dan fungsi dapat dijalankan secara tertib, sesuai aturan, dan berkualitas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Sekretariat DPRD akan terus memastikan dukungan administratif, teknis, serta sistem pendukung kelembagaan berjalan optimal agar penguatan administrasi tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap proses kerja DPRD.
Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan penuh semangat. Diskusi aktif serta sesi tanya jawab yang konstruktif menunjukkan keseriusan para wakil rakyat dalam memperdalam pemahaman administrasi kelembagaan.
Dengan penguatan administrasi sebagai fondasi, DPRD Kutai Timur optimistis dapat semakin maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga Kutai Timur.
Sesi pertama pembukaan diakhiri dengan penyerahan cinderamata oleh Ketua DPRD Jimmi, ST., MT., dan Wakil Ketua Hj. Prayunita Utami kepada narasumber. (tim/Setwan)
