MUARA WAHAU — Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, turun ke Muara Wahau untuk meninjau langsung lokasi banjir yang dalam tiga hari terakhir melanda wilayah tersebut dan sebagian Kecamatan Telen. Namun saat rombongan tiba, banjir telah surut sehingga Bahcok hanya dapat menerima laporan resmi dari Kantor Camat Muara Wahau.
Dalam pertemuan itu, ia berdampingan dengan Kasi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Marthen Duma, ST., MT., dan seluruh tim teknis BWS. Mereka menerima paparan data dari Kasi PMD, Erni Andriyana, S.Pd., bahwa banjir terbesar dalam satu dekade tersebut berdampak pada tujuh desa, 1.706 KK, dan 2.127 jiwa.
Bahcok menegaskan bahwa banjir tidak semata akibat curah hujan tinggi. Ia menjelaskan adanya perubahan tata guna lahan di hulu, longsoran tepian sungai, penumpukan sedimen, hingga perubahan bentuk sungai yang menyebabkan pendangkalan sehingga sungai kehilangan daya tampung saat debit air meningkat. Ditambah kondisi pasang air laut di wilayah tengah dan hilir, luapan air dengan cepat masuk ke permukiman dan lahan pertanian.
Pada kesempatan itu, Bahcok yang juga anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat Dapil 4, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, relawan, perusahaan, dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan bagi warga terdampak di Muara Wahau dan Telen. Menurutnya, solidaritas lintas sektor sangat berperan dalam mempercepat pemulihan pasca banjir dan menjadi modal penting untuk memperkuat sistem mitigasi ke depan.
Sementara itu, Marthen Duma bersama tim BWS Kalimantan IV — yakni Erhami, ST (PPK Irigasi dan Rawa I), Asmudin, A.Md (Pelaksana Teknis Irigasi dan Rawa), serta Deni Widodo Andriyanto, ST (Pengelola SDA Ahli Pertama) — menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan titik-titik kritis penyebab luapan sungai. Ia menuturkan bahwa sejumlah lokasi mengalami penyempitan dan pendangkalan yang memerlukan normalisasi menyeluruh serta penanganan teknis berkelanjutan.
Marthen memastikan bahwa BWS Kaltim IV siap memperkuat koordinasi dengan Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, dan DPRD Kutim untuk memastikan penanganan banjir berjalan terarah. Menutup pertemuan itu, Bahcok menegaskan bahwa DPRD Kutim akan mengawal seluruh langkah teknis dan kebijakan agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (*)
