DPRD Kutai Timur – Pelaksanaan audit Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur menjadi perhatian publik, setelah seorang warga menyampaikan kritik terbuka melalui media sosial terkait dugaan ketidakseimbangan dalam proses pemeriksaan. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kutim menyatakan pentingnya pengawasan yang menyeluruh, adil, dan terbuka.
Kritik tersebut diunggah akun Facebook bernama Arsyl Dyago dalam sebuah grup komunitas lokal. Dalam tulisannya, Arsyl menyoroti pola pemeriksaan yang dinilainya terkesan tebang pilih, dan menyerukan agar semua desa diperiksa tanpa pengecualian. Unggahan ini memicu diskusi publik, karena sebagian pihak menilai nadanya menyerupai ancaman. Namun, Arsyl kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataan itu merupakan bentuk kritik konstruktif.
Menanggapi hal ini, Inspektur Kutai Timur Dr. Sudirman Latief menyatakan bahwa audit yang dilakukan pihaknya adalah bagian dari pelaksanaan tugas negara, bukan upaya mencari kesalahan.
“Inspektorat tidak bekerja atas dasar tekanan, melainkan menjalankan mandat resmi dari pemerintah daerah. Kami turun ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tidak ada penyalahgunaan,” ujar Sudirman menghubungi redaksi melalui ponselnya, Kamis, 7/8/2025.
Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Wakil Bupati Kutim Mahyunadi Nomor 000.1.2.3/330/ITKAB/SET, serta Keputusan Bupati Kutim Nomor 700.1.2/20/ITKAB.SET tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi PKS, H. Aidil Fitri, menyatakan audit Dana Desa adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan APBD.
“Setiap tahun, lebih dari Rp1 triliun dari APBD dialokasikan untuk Dana Desa. Ini dana publik yang harus benar-benar diawasi. Kalau ada petugas negara yang sedang menjalankan tugas lalu diancam, tentu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Akhmad Sulaiman dari Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa banyak warga melaporkan kurangnya kejelasan hasil penggunaan Dana Desa.
“Banyak laporan masuk, tapi hasilnya tidak kelihatan. Maka saya dukung penuh langkah Inspektorat sebagai bagian dari upaya pembenahan ,” ujarnya.
Menanggapi perhatian yang muncul, Arsyl Dyago menyampaikan klarifikasi bahwa unggahannya bukan dimaksudkan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan desa.
“Saya tidak bermaksud mengintimidasi siapa pun. Yang saya maksud adalah dorongan agar semua desa diperiksa tanpa pilih kasih. Ini demi perbaikan bersama,” ujarnya.
Arsyl juga mengapresiasi kepemimpinan Dr. Sudirman Latief yang ia nilai sebagai pejabat yang bersih dan berintegritas. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
“Kalau ingin memberantas penyimpangan, harus dimulai dari sistem yang transparan. Hasil audit sebaiknya diumumkan ke publik, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.(*)
