“Jelas kami Pansus sangat kecewa. Padahal, niat kami adalah membuka ruang dialog dan diskusi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” Ketua Pansus H. Shabaruddin, S.Ag,
DPRD KUTIM – SANGATTA, 7 Juli 2025 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakhadiran unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat resmi yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025.
Padahal, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna DPRD yang telah menetapkan struktur Pansus, dengan agenda membahas realisasi keuangan daerah dan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD 2024.
Surat undangan resmi yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan nomor B.0001.2.3.1.5/60/DPRD, tertanggal 3 Juli 2025 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD, telah menyampaikan permintaan kehadiran TAPD dan Inspektorat Kabupaten. Tembusan surat juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Plt. Inspektur, Kepala Bappeda, serta Kepala BPKAD.
Namun, dari seluruh pihak yang diundang, hanya perwakilan dari Inspektorat yang hadir. Hal ini menjadi catatan serius bagi Pansus DPRD yang berharap agar komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat terjalin lebih erat demi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan partisipatif.
“Jelas kami Pansus sangat kecewa. Padahal, niat kami adalah membuka ruang dialog dan diskusi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” ujar Ketua Pansus H. Shabaruddin, S.Ag, didampingi Wakil Ketua Hj. Hasna usai rapat.
Shabaruddin yang juga Sekretaris Fraksi Gelora Amanat Persatuan (GAP) menambahkan, Pansus menghargai kehadiran Inspektorat dan memahami adanya keterbatasan dalam menyampaikan data LHP karena keterikatan kewenangan. Namun, ketiadaan TAPD dan OPD lainnya menyebabkan pembahasan menjadi tidak optimal.
Anggota Pansus lainnya, Yulianus Palangiran dari Fraksi NasDem, menyampaikan bahwa ketidakhadiran TAPD dan OPD berdampak pada rencana konsultasi Pansus ke Kementerian Dalam Negeri karena bahan pembahasan yang dibutuhkan belum tersedia.
“Kami ingin membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan pemerintah. Tujuan kami menyusun rekomendasi adalah untuk perbaikan bersama, bukan memojokkan. Ini demi mewujudkan harapan masyarakat Kutai Timur,” tegas Yulianus.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Inspektorat yang hadir dalam rapat sebagai bentuk penghargaan atas komitmen menjalankan fungsi pengawasan.
Sementara itu, Faizal Rachman dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa proses evaluasi terhadap tindak lanjut LHP BPK seharusnya dibahas secara terbuka bersama OPD.
“Kami butuh data dan penjelasan untuk menyusun rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah. Tanpa kehadiran OPD, kita sulit bergerak. Apalagi menurut Inspektorat, surat dari Bupati kepada OPD sudah disampaikan, namun sampai hari ini belum ditindaklanjuti,” jelas Faizal.
Ia menambahkan bahwa setiap kali ditanyakan, OPD kerap memberikan jawaban yang ditunda-tunda, sehingga progres evaluasi tidak berjalan semestinya.
Perwakilan Inspektorat yang hadir yakni Akhmad Fauzan Inspektur Pemabnguan Wilayah I ( Irban I ) dan Roni Safitri Inspektur Pembantu Wilayah II ( Irban II ) menjelaskan bahwa data LHP berada dalam kewenangan langsung Inspektur dan belum bisa disampaikan dalam forum tanpa arahan resmi.
Ketua Pansus H. Shabaruddin menutup rapat dengan harapan agar ke depan TAPD dan OPD lebih proaktif serta terbuka dalam mendukung proses pengawasan dan evaluasi. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Turut hadir dalam rapat ini anggota Pansus DPRD Kutim yang terhormat: Hj. Hasna (Wakil Ketua), Faizal Rachman, Yulianus Palangiran, Hj. Uci, H. Akhmad Sulaiman, H. Aidil Fitri, dan Joni. Dari Sekretariat DPRD, hadir Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Rudi, staf pendamping, serta tenaga ahli Pansus. (*)
