Reses di Bukit Pelangi, Ketua DPRD Kutim Dorong Warga Kembangkan Usaha Produktif

SANGATTA — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST., MT, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan 1 Sangatta Utara, tepatnya di RT 40 Bukit Pelangi, Sabtu malam (29/11/2025). Agenda serap aspirasi yang digelar di rumah Ketua RT 40 Mulyadi tersebut dihadiri sekitar seratus warga yang antusias mengikuti dialog dan menyampaikan berbagai usulan pembangunan untuk wilayah mereka….

Selanjutnya

Davit Rante, S.Th Tegaskan Raperda 2025 yang Belum Rampung Wajib Dilanjutkan di 2026

SANGATTA — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Timur, Davit Rante, S.Th, menegaskan bahwa sebanyak 27 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026 merupakan hasil pembahasan mendalam antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari usulan pemerintah dan inisiatif DPRD yang sebelumnya lebih banyak, namun disesuaikan sesuai kebutuhan dan persyaratan yang…

Selanjutnya

APBD KUTIM 2026 SAH! Rp5,71 T Fokus Infrastruktur hingga Pelosok Desa

KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara resmi menyetujui Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan penting ini dicapai dalam Rapat Paripurna ke-XV yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis, 27 November 2025, pukul 16.30 Wita. Rapat paripurna dipimpin oleh…

Selanjutnya

Nota Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menandatangani Nota Kesepakatan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Nota kesepakatan ini ditandatangani pada hari Rabu, 26 November 2025 , bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat Paripurna. Dokumen ini menjadi landasan perencanaan penyusunan…

Selanjutnya

DPRD Kutai Timur Gelar Paripurna Nota Kesepakatan Propemperda 2026 dan Tanggapan Pemerintah atas Raperda APBD

SANGAT – DPRD Kutai Timur kembali menggelar rapat paripurna ke-14 dengan dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Agenda pertama adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Agenda kedua yaitu penyampaian tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh…

Selanjutnya

Fraksi PPP Tekankan Penguatan Desa, Pesisir, dan Perbatasan: Soroti Transparansi Penyertaan Modal BUMD

SANGATTA, DPRD KUTIM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Sidang Paripurna 25 November 2025. Melalui Juru bicara Hefnie Armansyah, Fraksi PPP menyambut baik Nota Keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten, namun menekankan bahwa APBD adalah instrumen fiskal yang…

Selanjutnya

Fraksi PIR Dorong Integrasi Data E-Government dan Transparansi, Harap APBD 2026 Lebih Responsif

SANGATTA, DPRD KUTIM – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR), gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Perindo, menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna 25 November 2025. Fraksi PIR melalui juru bicaranya Baya Sargius L S.Sos menyatakan dukungan terhadap Raperda untuk…

Selanjutnya

Defisit Anggaran Akibat Pemotongan TKD, Fraksi NasDem Pertanyakan Urgensi Proyek Multiyears Rp1 Triliun

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kutai Timur telah menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada 25 November 2025. Diwakili oleh juru bicara Aldryansyah, S.I.Kom., Fraksi NasDem mengapresiasi dokumen anggaran dan menyambut baik tema RKPD 2026 yang fokus pada peningkatan kualitas SDM dan kemantapan infrastruktur. Fraksi menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran yang…

Selanjutnya

Fraksi Golkar Soroti Prediktabilitas Anggaran APBD 2026 dan Penegakan Akuntabilitas Kehadiran Dewan

SANGATTA – Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan pada 25 November 2025. Pandangan tersebut dibacakan oleh Kari Palimbong, S.T., Fraksi Golkar menyambut baik tema RKPD 2026 yang fokus pada “Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung…

Selanjutnya
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights